Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengumpulkan 48 tanda tangan anggota DPR. Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan 12 tanda tangan berasal dari PKS, sedangkan sekitar 36 lainnya datang dari partai lain.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Tindak lanjut akan dilakukan setelah pembukaan masa sidang dengan tetap mengikuti mekanisme dan konstitusi.
Puan mengatakan pimpinan DPR masih akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi serta komisi terkait. Kelanjutan prosesnya bergantung pada mekanisme DPR dan pembahasan yang berkembang di antara fraksi.
Opsi Mundur atau Proses di DPR
Sekretaris Jenderal PKS M Kholid menyebut ada dua pilihan yang bisa ditempuh Gibran dalam situasi ini. Menurutnya, Gibran dapat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden atau DPR menjalankan Hak Menyatakan Pendapat sebagai hak konstitusionalnya.
“Pilihannya tinggal dua: beliau mundur dari Wakil Presiden atau DPR akan menjalankan hak menyatakan pendapat sebagai hak konstitusionalnya,” ujar Kholid. Hak DPR itu dapat digunakan untuk menyampaikan sikap resmi dan penggunaannya dapat berujung pada pemakzulan.
PKB mengambil sikap yang lebih hati-hati terhadap kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ketua Kelompok Fraksi PKB DPR RI Muhammad Khozin menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional,” ujar Khozin. Karena itu, PKB menyatakan akan mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat secara saksama.
Gerindra dan NasDem Menunggu Mekanisme
Juru Bicara Gerindra Kamrussamad mengatakan fraksinya akan mencermati dinamika dalam sidang paripurna DPR. Gerindra juga akan menggelar rapat internal untuk membahas perkembangan isu tersebut, termasuk putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Kamrussamad menegaskan Gerindra berpijak pada konstitusi, penegakan konstitusi, dan penegakan hukum. Namun, partai itu belum mengumumkan keputusan akhir mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim meminta niat mundur sebagai wakil presiden tetap diproses sesuai konstitusi. Ia juga meminta polemik ini segera disudahi agar perhatian pemerintah kembali terarah pada pelayanan rakyat.
“Niat mundur sebagai Wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi,” ujar Hermawi. Ia menilai penyelesaian cepat diperlukan agar bangsa dapat kembali mengejar ketertinggalan dalam berbagai hal.
Jalur Pengunduran Diri dan Sengketa PTUN
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan langkah Gibran yang menghadap Presiden Prabowo untuk meminta persetujuan pengunduran diri. Doli menilai konstitusi tidak mengatur pengunduran diri wakil presiden harus diajukan kepada presiden untuk disetujui.
Menurut Doli, bila Gibran benar-benar hendak mundur, keputusan itu semestinya disampaikan kepada publik. Ia juga menegaskan DPR akan menjadi salah satu institusi yang menyikapi pengunduran diri tersebut jika benar terjadi.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mempertanyakan permintaan waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN. Deddy menilai PTUN tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Agung karena kewenangan kedua lembaga berbeda.
Ketua Fraksi PAN MPR RI Sarifuddin Sudding juga berpendapat pengunduran diri wakil presiden tidak perlu menunggu putusan PTUN. Ia merujuk Putusan Mahkamah Agung 742 yang disebutnya sudah berkekuatan hukum tetap.
