Pasukan Korps Marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di Pasifik barat menghadapi risiko besar bila konflik terbuka dengan China terjadi. Hambatan logistik, keterbatasan mobilitas, dan izin politik negara tuan rumah dapat mengurangi efektivitas operasi mereka.
Kerentanan itu mencakup rantai kepulauan pertama dari Jepang, Taiwan, Filipina, hingga Kalimantan. Sejumlah perwira Marinir AS dan analis menilai akses pangkalan pada masa damai belum tentu berarti izin operasi tetap tersedia saat perang.
Pensiunan Letnan Jenderal Stephen Sklenka memperingatkan serangan China terhadap pangkalan dan jalur pasokan dapat mengisolasi pasukan di garis depan. Letnan Kolonel Merritt Mitchell juga mempertanyakan kemampuan unit-unit tersebar untuk berpindah cepat ketika menghadapi serangan musuh.
Mitchell menilai persoalan koalisi dapat menjadi penghambat yang sangat menentukan. “Keretakan dalam koalisi dapat menghalangi akses dengan cara yang jauh lebih efektif daripada rentetan serangan rudal,” tulisnya.
Izin Politik Negara Tuan Rumah
Pada 6 November 2026, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr menyatakan konstitusi Filipina melarang pasukan AS melancarkan operasi ofensif dari wilayahnya apabila terjadi pertempuran antara Beijing dan Taipei. Ketentuan tersebut juga mencakup fasilitas yang berada dalam Enhanced Defence Cooperation Agreement atau EDCA.
Jepang memiliki pembatasan serupa melalui pengaturan yang menyertai perjanjian keamanan AS-Jepang 1960. Operasi tempur tertentu dari fasilitas di Jepang harus lebih dulu melalui proses konsultasi dengan pemerintah Tokyo.
Profesor Madya Misato Matsuoka dari Universitas Teikyo Jepang menilai ketergantungan Marinir AS pada wilayah negara tuan rumah, infrastruktur sipil, dan persetujuan publik menjadi titik rawan. Ia mengingatkan wilayah sekutu tidak dapat diperlakukan sebagai perpanjangan infrastruktur militer AS yang otomatis siap digunakan.
Sensitivitas publik juga menjadi faktor penting, terutama di Okinawa. Sentimen penolakan menguat setelah seorang marinir AS ditangkap pada 4 Oktober 2026 atas dugaan pembunuhan seorang perempuan berusia 39 tahun di hotel di Kota Naha.
Pasokan untuk Pertempuran Berkepanjangan
Infrastruktur bandara dan pelabuhan di kepulauan Batanes, Filipina, disebut masih terbatas untuk memperluas serta memasok kembali kekuatan militer di dekat Taiwan. Kondisi itu dapat memburuk jika pelabuhan, lapangan terbang, dan jaringan transportasi terkena serangan.
Dalam situasi tersebut, unit Marinir AS dapat kesulitan mengisi ulang amunisi, bahan bakar, darah, air, dan makanan. Sklenka mengusulkan agar pasukan gabungan AS mempersiapkan operasi selama 75 hari pertama konflik tanpa keunggulan udara maupun maritim.
Pasukan di garis depan akan bergantung pada stok tersembunyi, pengadaan lokal, dan pengiriman logistik otonom sampai jalur laut kembali terbuka. Tanpa persiapan tersebut, mereka berisiko menghadapi pertempuran dalam kondisi terisolasi.
Target ketahanan Marinir AS saat ini masih berada di bawah usulan 75 hari itu. Pada Mei 2026, Wakil Komandan Pasukan Korps Marinir AS di Pasifik Mayor Jenderal Matthew Mowery menyatakan pihaknya menargetkan kemampuan bertahan selama 45 hari di rantai kepulauan pertama.
“Jika Anda tidak memiliki pasukan tersebut di sini saat pertempuran dimulai, sebaiknya Anda bersiap beroperasi tanpa mereka,” ujar Mowery kepada Defence One. Pensiunan Kolonel Korps Marinir AS Grant Newsham menilai ketahanan 75 hari mungkin dicapai dengan persiapan memadai, meski 150 hari akan lebih ideal.
Mobilitas dan Risiko Terdeteksi
Relokasi cepat menjadi kebutuhan utama agar unit kecil tidak berubah menjadi sasaran tetap. Mitchell menyebut pasukan pendukung garis depan yang berfungsi terutama sebagai titik penginderaan statis atau baterai rudal tetap akan mengalami kegagalan.
Dalam latihan Keen Sword pada Oktober, pesawat militer Jepang mengangkut sistem rudal anti-kapal dan pertahanan udara Marinir AS ke pulau-pulau di wilayah barat daya. Pada Juni, Marinir AS juga memakai kapal Filipina untuk memindahkan peralatan di kepulauan utara negara itu.
Namun, latihan damai belum menjamin relokasi berulang dapat dilakukan saat terjadi serangan rudal dan gangguan operasi. Newsham menilai Marinir AS membutuhkan lebih banyak kapal, perahu, pesawat, kendaraan darat, serta dukungan aset sipil.
Mobilitas tinggi juga tidak otomatis menjamin kerahasiaan pergerakan. Matsuoka menilai rute yang mudah dikenali, sinyal komunikasi, dan infrastruktur pendukung dapat membuat unit-unit tersebut tetap terekspos.
Serangan terhadap pelabuhan, tangki bahan bakar, dan jaringan komunikasi dinilai dapat melemahkan kemampuan operasional pasukan AS tanpa harus menghancurkan baterai rudal secara langsung. Angkatan Laut AS sedang mengembangkan kapal pendarat baru untuk mendukung mobilitas, tetapi unit pertamanya diperkirakan baru siap pada akhir 2029 atau 2030.
