Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pembentukan skema pendanaan bersama untuk menjaga keberlanjutan Taman Bacaan Masyarakat. Menurutnya, layanan literasi berbasis swadaya warga tidak seharusnya bergantung pada satu sumber pembiayaan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dinilai perlu diperkuat agar TBM tetap dapat melayani pembaca. Lestari, yang akrab disapa Rerie, menekankan pentingnya ekosistem gotong royong yang memiliki ukuran, transparansi, dan keberlanjutan.
“Pembiayaan TBM tidak dapat terus bergantung pada satu sumber. Harus dibangun ekosistem gotong royong yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” kata Rerie dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Kebutuhan Koleksi Masih Tinggi
Dorongan itu muncul di tengah kebutuhan koleksi buku yang masih menjadi persoalan bagi banyak pengelola TBM. Survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi yang diterbitkan jurnal ASPIRASI edisi Juli 2026 menunjukkan 58% responden menilai koleksi buku mereka belum memadai.
Hanya 18% TBM dalam survei tersebut yang menyatakan koleksi bukunya memadai. Di sisi lain, 49% TBM memiliki lebih dari 30 pembaca anak, yang menunjukkan minat masyarakat terhadap ruang baca tetap tinggi.
Rerie menilai kondisi tersebut perlu dibaca sebagai kebutuhan nyata akan dukungan layanan literasi di tingkat komunitas. Pemerintah daerah diminta menempatkan TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia.
“Pemerintah daerah harus memandang TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerahnya, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat,” tegas Rerie.
Anggaran Pusat Menurun
Tekanan pembiayaan bertambah setelah pagu anggaran Perpustakaan Nasional RI pada 2026 turun dari sekitar Rp721 miliar menjadi Rp377 miliar. Penurunan itu berdampak pada penghentian sementara program distribusi buku ke desa dan TBM.
Pada 2024-2025, program tersebut menyalurkan sekitar 1.000 buku untuk setiap lokasi. Rerie menilai penurunan anggaran pusat tidak semestinya membuat TBM dibiarkan berjalan tanpa dukungan.
Anggota Komisi X DPR RI itu menyebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran penguatan layanan literasi. Dukungan dapat diberikan melalui APBD dan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema Kolaborasi yang Diusulkan
Rerie mengusulkan integrasi anggaran pusat dan daerah untuk membiayai pengadaan koleksi, renovasi ruang baca, serta operasional TBM. Skema tersebut diharapkan dapat membuat kebutuhan dasar pengelola tidak bergantung pada bantuan yang bersifat sesaat.
Dunia usaha juga didorong terlibat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk dukungannya dapat berupa pengadaan buku, pelatihan pengelola, atau pendampingan program literasi di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Kemitraan dengan penerbit dan perguruan tinggi turut dipandang penting. Penerbit dapat menyumbangkan buku, sedangkan perguruan tinggi dapat membantu pendampingan kapasitas pengelola dan penyediaan relawan.
Selain pendanaan, Rerie menyoroti perlunya evaluasi kebijakan fiskal yang membebani produksi dan distribusi buku, termasuk pajak bahan baku kertas. Ia berharap harga buku menjadi lebih terjangkau sehingga daya beli TBM dan masyarakat dapat meningkat.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nasional per Maret 2026 tercatat berada pada angka 40,6 atau kategori rendah. Rerie menilai angka tersebut tidak akan bergerak tanpa intervensi pembiayaan yang nyata di tingkat akar rumput.
“Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang,” pungkas Rerie.
