Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melaporkan maraknya judi online dan berbagai kejahatan digital kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Laporan itu disampaikan dalam audiensi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Judi online menjadi salah satu perhatian utama karena jaringan pelakunya dapat melintasi batas negara. Pemerintah menilai penanganannya membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum selain langkah yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Meutya mengapresiasi langkah Polri dalam menindak markas judi online yang terhubung dengan jaringan lintas negara. Ia meyakini kolaborasi yang makin kuat dapat membantu menekan praktik tersebut pada waktu mendatang.
Masalah yang disampaikan dalam pertemuan itu tidak terbatas pada judi online. Pemerintah juga menyoroti jual beli data, penipuan daring, pornografi, perundungan, misinformasi, serta hoaks.
“Laporan yang masuk pada kami tadi kami sampaikan kepada Pak Kapolri adalah maraknya jual beli data, kemudian juga penipuan scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, hoaks, dan lain-lain,” kata Meutya. Pernyataan tersebut menggambarkan luasnya gangguan yang dihadapi masyarakat di ruang digital.
Meutya menilai cakupan persoalan digital di Indonesia terlalu besar bila hanya ditangani oleh kementeriannya. Karena itu, kerja sama antarlembaga dipandang penting untuk memperkuat pencegahan dan penegakan aturan.
MoU Jadi Dasar Koordinasi
Kementerian Komunikasi dan Digital telah memiliki nota kesepahaman atau MoU dengan Polri. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penguatan kerja bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman.
Sinergi itu diarahkan bukan hanya untuk menindak pelaku kejahatan. Langkah pencegahan juga menjadi bagian penting agar risiko di ruang digital dapat ditekan sejak awal.
Penguatan koordinasi dibutuhkan dalam menghadapi beragam modus kejahatan yang terus berkembang seiring teknologi. Meutya menyatakan kementeriannya siap melanjutkan kerja sama dengan jajaran Polri.
Gangguan Infrastruktur Ikut Disorot
Audiensi itu turut membahas pengamanan infrastruktur digital yang menopang layanan masyarakat. Meutya menyampaikan adanya keluhan soal akses internet yang terganggu akibat tindakan kriminal, termasuk pemutusan kabel untuk diperjualbelikan.
Gangguan pada perangkat dan jaringan telekomunikasi dapat memengaruhi layanan di berbagai daerah. Penanganan pencurian perangkat serta jaringan telekomunikasi pun masuk dalam perhatian kerja sama kedua lembaga.
“Kami apresiasi sekali lagi atas penanganan berbagai intervensi atau penanganan hukum yang dilakukan terhadap pencurian-pencurian BTS, yang berujung dan berakibat kepada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” pungkasnya. Apresiasi itu ditujukan kepada tindakan hukum atas kejahatan yang berdampak pada layanan digital masyarakat.
Literasi Masyarakat Perlu Diperkuat
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menilai perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Namun, literasi masyarakat dalam menghadapi era digitalisasi masih perlu diperkuat.
Menurutnya, peningkatan literasi relevan untuk membantu masyarakat mengenali berbagai modus kejahatan digital. Ia juga menekankan perlunya respons cepat terhadap praktik yang dinilai mengganggu dan meresahkan.
“Sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital ini bisa kita eliminir, bisa kita lakukan upaya-upaya yang cepat. Karena ini terus terang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat,” tutur Suyudi. Penanganan judi online, penipuan, jual beli data, hoaks, dan gangguan infrastruktur menjadi agenda sinergi berkelanjutan antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta Polri.
