Pemberhentian sementara Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim belum menjadi keputusan akhir. Dewan Komisaris wajib membawa keputusan tersebut ke Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS paling lambat 90 hari kalender sejak penetapan.
Dalam forum itu, pemegang saham dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara. Jika keputusan dikuatkan, Reza Aulia akan diberhentikan secara permanen dari jajaran Direksi.
Selama status sementara berlaku, Reza Aulia tidak memiliki kewenangan untuk mengurus maupun mewakili Perseroan. Ketentuan itu berlaku untuk kepentingan perusahaan di dalam dan di luar pengadilan sesuai Pasal 11 ayat (24) huruf c Anggaran Dasar Garuda Indonesia.
Posisi Direktur Niaga tetap harus dijalankan
Garuda Indonesia belum menyampaikan nama pejabat yang akan mengisi pelaksana tugas Direktur Niaga. Penetapan tersebut masih dikoordinasikan antara Perseroan dan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan internal.
Anggaran Dasar Perseroan memberikan ruang bagi Dewan Komisaris untuk menunjuk anggota Direksi lain ketika terdapat satu atau lebih posisi Direksi yang lowong. Anggota Direksi yang menerima penugasan itu memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dalam menjalankan pekerjaan pada posisi terkait.
Garuda Indonesia akan mengumumkan penetapan pelaksana tugas melalui keterbukaan informasi. Langkah tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penunjukan pelaksana tugas menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan fungsi komersial perusahaan. Perseroan menyatakan operasional, pelayanan, dan agenda bisnis tetap berjalan selama proses pergantian pengurus berlangsung.
Alasan keputusan berasal dari penataan organisasi
Garuda Indonesia menyebut pemberhentian sementara Reza Aulia berlaku sejak 14 Agustus 2026. Perseroan menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan penyesuaian susunan pengurus berdasarkan dinamika dan kebutuhan organisasi.
Vice President Corporate Secretary & TJSL Group Head Garuda Indonesia Andreas Tumpal H Hutapea menyatakan perubahan fungsi atau penugasan pengurus dapat dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan mekanisme tata kelola. Penjelasan itu menjadi dasar Perseroan dalam menerangkan proses pergantian sementara tersebut.
Perseroan memastikan keputusan ini tidak berkaitan dengan informasi, peristiwa, atau kondisi material lain di luar keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia. Garuda Indonesia juga menyatakan tidak ada tindakan atau kondisi yang berkaitan dengan pelanggaran penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Dokumen usulan dan tahapan RUPS
Penataan pengurus tersebut merujuk pada Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor SR-452/BP/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026. Surat itu berisi usulan perubahan pengurus Perseroan untuk menata susunan anggota Direksi Garuda Indonesia.
| Proses | Pihak terkait | Hasil yang mungkin | Batas waktu |
|---|---|---|---|
| Pemberhentian sementara | Dewan Komisaris | Direktur tidak menjalankan kewenangan | Berlaku sejak 14 Agustus 2026 |
| RUPS | Pemegang saham | Keputusan dicabut atau dikuatkan | Paling lambat 90 hari kalender |
Reza Aulia tetap memberikan dukungan terhadap agenda perusahaan sampai 14 Agustus 2026. Setelah periode tersebut, koordinasi manajemen tetap diarahkan berjalan secara profesional dalam koridor tata kelola yang berlaku.
RUPS nantinya diselenggarakan dengan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. Sampai keputusan akhir ditetapkan, status Reza Aulia masih bersifat sementara dan posisi Direktur Niaga menunggu penugasan resmi.
