Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Pemerintah menargetkan pekerjaan pemulihan bisa dimulai pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
Anggaran itu disiapkan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi warga di tiga provinsi terdampak. Percepatan dinilai penting karena sejumlah fasilitas yang telah diperbaiki kembali rusak akibat banjir susulan.
Rincian Anggaran 2027
Kebutuhan Rp42 triliun terdiri dari sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan dan Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum disalurkan kepada kementerian dan lembaga. Dana 2026 tersebut belum direalisasikan karena waktu penyalurannya dinilai terlalu pendek.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kebutuhan pembiayaan itu kepada Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Tito, Presiden tidak mempermasalahkan penyediaan anggaran bagi program pemulihan tersebut.
“Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” kata Tito.
Jalan, Sekolah, Pasar, dan UMKM
Anggaran pemulihan tidak disalurkan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah akan menempatkannya pada kementerian dan lembaga pelaksana, terutama Kementerian Pekerjaan Umum.
Dana itu akan digunakan untuk membangun serta memperbaiki jalan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar. Program Pemulihan Bencana Sumatra juga mencakup dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan terdampak.
Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhannya kepada Kementerian Keuangan. Langkah itu dibutuhkan supaya lelang dini dapat dilakukan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi,” tegasnya.
Rencana Induk Hingga 2028
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat rencana induk penanganan bencana Sumatra memuat 11.520 kegiatan sepanjang 2026-2028. Kegiatannya mencakup jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah, pertanian, hingga pertambakan.
Sebanyak 23 kementerian dan lembaga menjadi pelaksana utama dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,16 triliun selama tiga tahun. Anggaran itu terdiri dari Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.
Selain itu, 10 kementerian dan lembaga pendukung membutuhkan sekitar Rp575,4 miliar. Total pembiayaan dalam rencana induk tersebut mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
Pada 2026, kementerian dan lembaga pusat mengajukan kebutuhan sekitar Rp39,1 triliun. Sebesar Rp29,9 triliun di antaranya telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga.
Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Nilainya meliputi Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga, tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp10,65 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk belanja pegawai dan penanganan bencana.
Realisasi Daerah Masih Berbeda
Penggunaan tambahan TKD di daerah masih menunjukkan perbedaan yang cukup lebar. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi mencapai 54 persen, sedangkan ada daerah yang baru menggunakan 5 persen.
Di Sumatra Utara, Kabupaten Asahan mencatat realisasi tertinggi sebesar 60 persen. Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih memiliki realisasi nol persen.
Di Aceh, Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen tambahan TKD. Kabupaten Bireuen masih belum menggunakan tambahan anggaran tersebut.
Tito meminta pemerintah daerah memakai dana itu khusus untuk penanganan bencana. “Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja,” tegasnya.
Sejak April hingga Oktober, setidaknya terjadi 41 bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor di 13 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak. Kondisi ini membuat pelaksanaan anggaran dan perbaikan fasilitas umum perlu dipercepat.
