Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana induk pemulihan kawasan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 100,1 triliun untuk pelaksanaan program selama tiga tahun, dari 2026 hingga 2028.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rencana itu mencakup 11.520 kegiatan pemulihan. Sebanyak 23 kementerian dan lembaga akan menjadi eksekutor utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Anggaran Dicairkan Bertahap
Dana pemulihan akan dicairkan secara bertahap sesuai rencana pengerjaan yang telah disepakati. Alokasi anggaran terbesar disiapkan pada 2026, kemudian berlanjut pada dua tahun berikutnya.
| Tahun | Anggaran |
|---|---|
| 2026 | Rp 38,9 triliun |
| 2027 | Rp 32,9 triliun |
| 2028 | Rp 28,2 triliun |
Tito menjelaskan nilai anggaran bagi 23 kementerian dan lembaga pelaksana utama mencapai Rp 100,1 triliun untuk tiga tahun. Program tersebut disusun dari usulan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang kemudian direkap dan disusun oleh Bappenas.
“Rencana induk ini dilakukan untuk 3 tahun, 2026, 2027, 2028. Disetujui oleh Bapak Presiden. Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian/lembaga, dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi kegiatan 11.520 kegiatan,” kata Tito dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Cakupan Program Pemulihan
Rencana pemulihan kawasan bencana mencakup pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas serta sektor terdampak. Kegiatan yang disiapkan antara lain pembangunan jalan, jembatan, perbaikan sungai, sekolah, rumah, sawah, pertanian, dan pertambakan.
“Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah, pertanian ya, kemudian pertambakan, dan lain-lain,” sambung Tito.
Pelaksanaan program tidak hanya melibatkan 23 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama. Pemerintah juga mencatat ada 10 kementerian dan lembaga lain yang menjalankan program pendukung untuk pemulihan pascabencana.
Anggaran program pendukung tersebut mencapai Rp 575 miliar hingga 2028. Dana itu menjadi tambahan di luar alokasi Rp 100,1 triliun yang disiapkan bagi kegiatan utama pemulihan di tiga wilayah tersebut.
Rencana induk ini menempatkan kebutuhan infrastruktur, permukiman, pendidikan, aliran sungai, serta lahan produktif sebagai bagian dari kegiatan yang akan ditangani. Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung sepanjang periode 2026, 2027, dan 2028.
