Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu finalisasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU senilai Rp 900.000 di Kementerian Keuangan. Proses tersebut menentukan jumlah akhir pekerja yang berhak menerima bantuan.
Data awal mencatat sekitar 13 juta orang sebagai calon penerima BSU. Namun, angka tersebut belum bersifat final karena masih memerlukan tahapan validasi dan verifikasi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan data calon penerima masih berada dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah proses itu selesai, Kemenaker akan kembali memeriksa kelayakan data sebelum menetapkan penerima bantuan.
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (9/11/2026).
Yassierli belum dapat memastikan komposisi penerima BSU dari keseluruhan data awal tersebut. Termasuk di dalamnya, porsi masyarakat kelas menengah yang nantinya masuk dalam daftar penerima bantuan.
Pemerintah juga masih menyiapkan pelaksanaan program BSU setelah proses penetapan data selesai. Jadwal penyaluran belum dapat dipastikan karena masih menunggu lini masa pelaksanaan program.
Selain finalisasi di Kementerian Keuangan, Kemenaker akan melakukan pembersihan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data pekerja yang digunakan sesuai dengan ketentuan program.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing,” kata Yassierli.
Syarat Penerima BSU 2026
Kemenaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi pekerja yang dapat memperoleh BSU 2026. Ketentuan ini mencakup status kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga batas upah.
- Warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Bukan anggota aparatur sipil negara, TNI, maupun Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU sebagai kelompok yang diprioritaskan.
Batas upah penerima ditentukan berdasarkan data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang dihitung meliputi gaji pokok serta tunjangan tetap.
Pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas Rp 3,5 juta dapat mengikuti batas upah berdasarkan UMK setempat. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Bagi pekerja di daerah yang belum memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi dengan ketentuan pembulatan yang sama. Kemenaker juga mengimbau pemberi kerja memastikan data pekerja yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
