Kementerian Ketenagakerjaan belum menetapkan komposisi penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 untuk kuartal IV. Kepastian mengenai proporsi pekerja dari kelompok kelas menengah juga masih menunggu hasil finalisasi dan verifikasi data.
Jumlah calon penerima yang ditargetkan mencapai sekitar 13,3 juta pekerja. Namun, data tersebut belum menjadi daftar penerima final karena proses pendataan masih berjalan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan finalisasi data saat ini dilakukan di Kementerian Keuangan. Setelah proses tersebut selesai, Kemnaker akan kembali memeriksa kelayakan calon penerima.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Validasi dilakukan agar penyaluran bantuan mengarah kepada pekerja yang memenuhi ketentuan. Kemnaker juga akan memutakhirkan serta membersihkan data yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.
Pembersihan data diperlukan untuk memastikan status kepesertaan dan informasi upah pekerja tercatat secara sesuai. Tahap ini juga menjadi dasar sebelum pemerintah menetapkan daftar penerima BSU 2026.
Nilai Bantuan dan Aturan Penyaluran
Pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan dibayarkan sekaligus sehingga total yang diterima mencapai Rp900.000.
Ketentuan penyaluran program ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut memuat syarat kepesertaan, batas upah, serta kelompok pekerja yang tidak dapat menerima bantuan.
Penerima harus berstatus warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan. Pekerja juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Batas upah bagi calon penerima paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Ketentuan ini menggunakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen upah yang menjadi dasar penetapan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Data tersebut tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan akan menjadi bagian dari proses verifikasi.
Penyesuaian Batas Upah Daerah
Bagi pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat. Nilai UMK tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan upah minimum provinsi sebagai acuan. Mekanisme pembulatan batas upahnya tetap sama seperti ketentuan untuk daerah yang menggunakan UMK.
BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara, anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
