Pengaduan mengenai entitas ilegal yang diterima Satgas PASTI mencapai 25.875 kasus pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Mayoritas aduan berasal dari pinjaman online ilegal dengan 22.529 pengaduan.
Selain itu, terdapat 3.170 pengaduan investasi ilegal dan 176 pengaduan gadai ilegal. Angka tersebut menjadi dasar peringatan agar masyarakat lebih teliti terhadap komunikasi dan penawaran keuangan yang diterima.
Satgas PASTI menilai pelaku menggunakan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, dan rendahnya kewaspadaan masyarakat. Modus penipuan dapat disebarkan melalui telepon, SMS, aplikasi percakapan, media sosial, serta rekening transaksi.
Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menjelaskan adanya sejumlah pola yang berulang. “Satgas PASTI mengidentifikasi sejumlah modus yang paling sering digunakan pelaku untuk merugikan masyarakat. Modus-modus tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penawaran keuangan yang tidak sah,” jelas dia di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
1. Teror untuk Menagih Pinjaman
Pelaku dapat menekan korban dengan ancaman penyebaran data pribadi. Mereka juga dapat menghubungi keluarga, rekan kerja, maupun tempat kerja korban untuk menimbulkan rasa takut.
Teror dilakukan melalui telepon, pesan singkat, aplikasi percakapan, atau media sosial. Dalam beberapa kasus, pelaku memakai kata-kata kasar dan mendesak pembayaran atas pinjaman yang tidak pernah dilakukan.
Masyarakat diminta tidak membayar hanya karena intimidasi tersebut. Tautan dan aplikasi yang dikirimkan pelaku perlu dihindari karena dapat membuka akses ke telepon seluler, kontak, galeri foto, dan data pribadi lainnya.
2. Permintaan Pengembalian Dana Misterius
Dana dapat masuk ke rekening seseorang tanpa pengajuan atau persetujuan yang jelas. Setelah itu, pelaku meminta penerima mengirim dana tersebut ke rekening tertentu dengan alasan yang disampaikan melalui telepon, SMS, atau WhatsApp.
Penerima tidak dianjurkan menggunakan dana yang tidak diketahui asalnya. Dana itu juga tidak sebaiknya langsung dikirim kembali mengikuti instruksi pihak yang menghubungi.
Transaksi perlu dikonfirmasi kepada bank melalui kanal resmi. Bank dapat membantu memastikan asal transaksi dan memberikan penanganan yang sesuai.
3. Pencurian Data Berkedok Lembaga Resmi
Nama, logo, serta atribut lembaga resmi dapat disalahgunakan untuk memperoleh kepercayaan. Pelaku lalu meminta data pribadi, OTP, PIN, kata sandi, kode verifikasi, akses perangkat, atau dana.
Masyarakat perlu memastikan setiap informasi melalui kanal resmi lembaga yang dicatut namanya. OTP, PIN, kata sandi, dan kode verifikasi tidak boleh diberikan kepada pihak yang menghubungi tanpa diminta.
Konfirmasi langsung penting dilakukan saat menerima pesan maupun panggilan yang meragukan. Langkah ini perlu ditempuh sebelum menindaklanjuti permintaan data atau transaksi apa pun.
4. Keuntungan Tinggi dan Tugas Berkomisi
Pelaku menawarkan investasi atau pekerjaan daring berkomisi dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Korban selanjutnya diminta menyetor dana bertahap untuk alasan pencairan keuntungan, biaya administrasi, pajak, atau peningkatan keanggotaan.
Testimoni dalam media sosial dan grup percakapan tidak cukup dijadikan dasar untuk bertransaksi. Penawaran dengan keuntungan tinggi tanpa risiko yang jelas perlu diwaspadai.
Permintaan setoran tambahan secara terus-menerus menjadi tanda untuk menghentikan transaksi. Pembayaran berulang dapat meningkatkan kerugian korban.
5. Janji Pelunasan Pinjaman Instan
Modus berikutnya menawarkan jasa penyelesaian pinjaman secara cepat dengan biaya di muka. Pelaku menjanjikan penghapusan utang, penghapusan data pinjaman, atau perbaikan riwayat kredit.
Tidak ada pihak yang dapat menghapus kewajiban utang atau memperbaiki riwayat kredit secara instan dengan meminta imbalan. Penawaran semacam ini dapat menimbulkan kerugian baru sekaligus membuka risiko penyalahgunaan data pribadi.
