Satgas PASTI menghentikan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal dengan modus investasi saham, emas, forex, kripto, hingga pengerjaan tugas. Langkah ini diambil karena penawaran tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/11/2026), Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya pada janji keuntungan tinggi. Calon investor diminta memeriksa legalitas pihak penawar serta memahami manfaat dan risiko produk sebelum menempatkan dana.
Sejumlah entitas memakai pola deposit, perekrutan anggota, dan penyelesaian tugas untuk menawarkan pendapatan. Ada pula yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menampilkan tokoh publik demi membuat promosi terlihat meyakinkan.
Modus Tugas dan Setoran Deposit
Sepuluh entitas yang masuk kelompok pengerjaan tugas dan penyewaan komputasi ialah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Skema yang ditawarkan mencakup penyetoran deposit serta member get member.
Hasil klarifikasi menunjukkan kesepuluh nama tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak berizin OJK. Aplikasi atau situs mereka juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE di Komdigi, serta tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.
Zahra Berkah diduga menawarkan investasi deposit dengan iming-iming keuntungan hingga 80% dalam 30 hari. Dana yang dihimpun disebut akan dipakai untuk usaha pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, serta penyaluran pinjaman.
Entitas ini mengklaim telah terdaftar dan berizin di OJK, juga menyebarkan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan. Satgas PASTI menyatakan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar maupun berizin di OJK.
Singapore Bhinneka Capital atau SBC menawarkan investasi perdagangan saham melalui skema deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut dan keuntungan berbasis tim.
Meski mengaku sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK, SBC tidak memiliki izin OJK berdasarkan hasil verifikasi. Entitas tersebut juga tidak memiliki perizinan berusaha di sistem BKPM dan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
Penawaran Saham, Forex, dan Properti
MAERA diduga menjalankan skema deposit dan pengerjaan tugas dengan janji pendapatan harian. Tugas yang ditawarkan antara lain menonton film serta membeli hak cipta, royalti, dan produksi film.
MAERA mengklaim berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan berizin di Indonesia. Namun, Satgas PASTI menyebut entitas itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan tidak tercatat sebagai PSE.
OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas ini mengaku terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD serta menyebut dirinya sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari FSCA Afrika Selatan.
Verifikasi Satgas PASTI menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, layanan urun dana, atau perusahaan efek. Satgas juga menyebut entitas itu diduga memakai AI dengan tampilan tokoh publik untuk memengaruhi calon korban.
Brevondale diduga melakukan penipuan berkedok investasi saham dan mengaku sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat. Dalam promosinya, entitas itu mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI.
Satgas PASTI menyatakan Brevondale tidak memiliki izin OJK dan menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin dari BKPM. Situs atau aplikasinya juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
Impersonasi Guotai Haitong menawarkan pendanaan aset properti dengan mencatut Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di Cina. Entitas tersebut mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Menurut hasil verifikasi, entitas itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan tidak tercatat sebagai PSE Komdigi. Masyarakat juga diimbau waspada terhadap penawaran yang memakai nama atau logo OJK, kementerian, lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.
