Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Penetapan itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan menempatkan Hoegeng sebagai satu dari 19 tokoh penerima gelar tersebut.
Penganugerahan ini menguatkan kembali ingatan publik terhadap Hoegeng sebagai aparat penegak hukum yang dikenal jujur, berani, dan sederhana. Namanya lekat dengan sikap tegas saat menghadapi perkara yang bersinggungan dengan pihak berpengaruh.
Ketegasan Menghadapi Perkara Sensitif
Saat menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng berupaya menjaga kepolisian agar tidak dipakai untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Sikap itu membuatnya menghadapi tekanan, terutama ketika suatu perkara melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh.
Kasus Sum Kuning di Yogyakarta pada 1970 menjadi salah satu perkara yang sering dikaitkan dengan ketegasan Hoegeng. Perkara dugaan pemerkosaan terhadap Sumarijem itu mendapat perhatian luas karena ada dugaan keterlibatan sejumlah anak pejabat.
Penanganan kasus tersebut memperlihatkan rumitnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Hoegeng juga dikaitkan dengan penanganan perkara penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahyadi.
Perkara penyelundupan itu turut menyoroti hubungan antara hukum dan kepentingan orang berpengaruh. Dalam menjalankan tugasnya, Hoegeng dikenal tidak memberi perlakuan khusus kepada pihak yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Jabatan Publik Bukan Jalan Mencari Untung
Prinsip Hoegeng tidak hanya terlihat dalam penanganan perkara pidana. Ketika menjadi Kepala Jawatan Imigrasi pada 1960-an, ia dikenal menolak pemberian yang berkaitan dengan kepentingan bisnis maupun pelayanan.
Ia memandang jabatan publik sebagai amanah yang tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sikap itu berjalan seiring dengan gaya hidup sederhananya meski pernah menduduki posisi tertinggi di kepolisian.
Hoegeng tidak dikenal sebagai pejabat yang gemar memperlihatkan kekayaan. Ia memilih menjaga jarak dari tindakan yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan mengganggu independensi jabatan.
Perjalanan Hingga Menjadi Kapolri
Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Ia merupakan putra Soekario Kario Hatmodjo, kepala jaksa di Pengadilan Negeri Karesidenan Pekalongan, dan Omi Kalsoem.
Sebelum masuk dunia kepolisian, Hoegeng sempat menempuh pendidikan hukum di Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada 1940. Pendidikan itu tidak diselesaikan setelah perguruan tinggi tersebut ditutup pada masa pendudukan Jepang.
Setelah itu, ia mengikuti pendidikan kepolisian dan melanjutkan kariernya setelah Indonesia merdeka. Hoegeng pernah bertugas di Surabaya, Sumatera Utara, dan Jakarta, sehingga mengenal beragam persoalan keamanan serta kriminalitas.
Kariernya juga meluas ke sejumlah jabatan pemerintahan. Ia pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, serta Sekretaris Kabinet Inti sebelum kembali memegang posisi penting di kepolisian.
Hoegeng dilantik sebagai Kapolri kelima pada 5 Mei 1968 dan memimpin hingga 1971. Masa kepemimpinannya berlangsung di tengah persoalan politik, keamanan, dan penegakan hukum yang kompleks.
Setelah tidak lagi menjabat Kapolri, keteladanan Hoegeng tetap menjadi rujukan dalam pembicaraan mengenai reformasi kepolisian, pemberantasan korupsi, dan integritas pejabat publik. Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bahkan pernah menyebut tiga polisi jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.
Hoegeng meninggal dunia pada 14 Juli 2004. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional menegaskan kembali warisan nilai yang melekat pada namanya, yaitu kejujuran, keberanian, dan integritas dalam pelayanan publik.
