Direktorat Jenderal Pajak akan memperoleh akses terhadap informasi perpajakan grup perusahaan multinasional melalui pertukaran data otomatis antarnegara. Mekanisme tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 untuk mendukung pengawasan Pajak Minimum Global.
Akses itu terbuka setelah DJP menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information atau GIR-MCAA. Indonesia tercatat sebagai negara ke-41 yang menandatangani kesepakatan tersebut berdasarkan daftar OECD per 1 Oktober 2026.
Penandatanganan kerja sama dilakukan dalam Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro, pada 27-29 Oktober 2026. Pertukaran informasi baru dapat dilakukan setelah negara-negara mitra memenuhi persyaratan dan mengaktifkan hubungan pertukaran data.
DJP menyatakan keikutsertaan dalam GIR-MCAA memberi Indonesia akses terhadap informasi perpajakan grup multinasional. Informasi tersebut digunakan untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan Pajak Minimum Global.
Laporan Standar untuk Grup Multinasional
GIR merupakan laporan standar yang memuat informasi mengenai grup perusahaan multinasional serta penerapan aturan Global Anti-Base Erosion atau GloBE di negara tempat mereka beroperasi. Laporan ini menjadi salah satu instrumen pengawasan bagi otoritas pajak di berbagai yurisdiksi.
Ketentuan Pajak Minimum Global menyasar grup perusahaan dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro. Dengan batas tersebut, laporan GIR berfokus pada kelompok usaha multinasional berukuran besar yang menjalankan kegiatan di lebih dari satu negara.
Melalui Automatic Exchange of Information atau AEOI, otoritas pajak Indonesia dapat menerima laporan GIR dari negara mitra. Data yang diterima dapat digunakan untuk memantau kepatuhan dan penerapan ketentuan Pajak Minimum Global di Indonesia.
Sistem ini juga dirancang untuk mengurangi pengulangan kewajiban pelaporan bagi perusahaan. Dalam skema central filing, grup perusahaan multinasional cukup menyampaikan laporan GIR di satu negara yang memenuhi persyaratan.
Dengan pelaporan terpusat, perusahaan tidak perlu mengirim laporan yang sama berulang kali ke berbagai negara. Namun, pertukaran data antaryurisdiksi tetap bergantung pada pengaktifan hubungan antara otoritas pajak masing-masing negara.
Setiap otoritas pajak perlu memenuhi persyaratan notifikasi kepada Sekretariat Co-ordinating Body sebelum pertukaran dilakukan. Kedua negara juga harus saling menetapkan diri sebagai pengirim dan penerima informasi.
Kerahasiaan Data dan Dasar Aturan
Seluruh informasi yang dipertukarkan melalui mekanisme ini wajib dijaga kerahasiaannya. Penggunaan data dibatasi sesuai ketentuan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters atau MAAC.
Kesepakatan GIR-MCAA menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat transparansi perpajakan internasional. Kerja sama tersebut mengacu pada Pasal 6 MAAC yang telah diratifikasi Indonesia serta mendukung penerapan aturan GloBE berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.
Penagihan Pajak Lintas Negara
Dalam konferensi yang sama, Indonesia juga mendorong penguatan bantuan penagihan pajak lintas negara. Langkah ini ditujukan untuk menghadapi hambatan penagihan ketika aset atau pihak yang bertanggung jawab berada di luar negeri.
Meningkatnya mobilitas modal dan aset internasional membuat kerja sama antotoritas pajak semakin penting. Tanpa dukungan negara lain, penagihan dapat terkendala karena aset maupun penanggung pajak berada di luar jangkauan kewenangan Indonesia.
Indonesia mengajak yurisdiksi mitra yang masih memiliki reservasi terhadap bantuan penagihan pajak dalam MAAC untuk mempertimbangkan pencabutan reservasi. Alternatif lain yang didorong adalah perluasan kerja sama melalui kesepakatan bilateral.
Indonesia juga mendorong pemanfaatan Model Manual yang disusun Global Forum sebagai acuan prosedur teknis. Panduan tersebut dapat digunakan dalam membangun kerja sama bantuan penagihan pajak lintas negara.
