Pemerintah menargetkan proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD selesai pada 2028. Target tersebut ditempatkan sebagai bagian dari agenda transformasi nasional dan penguatan fondasi ekonomi.
Keanggotaan OECD diharapkan mendorong reformasi struktural yang mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Pemerintah juga memandang proses ini sebagai jalan untuk meningkatkan mutu kebijakan, regulasi, dan tata kelola pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan aksesi OECD tidak semata-mata menjadi proses diplomatik menuju organisasi internasional. Menurutnya, proses tersebut berkaitan langsung dengan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
“Aksesi Indonesia ke OECD bukan sekadar proses diplomatik menuju keanggotaan organisasi internasional, tetapi merupakan bagian dari agenda transformasi nasional untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD, Senin (9/11/2026). Pemerintah menilai penyelarasan dengan standar internasional dapat memperkuat kualitas kebijakan di berbagai sektor.
Fokus Reformasi dalam Aksesi OECD
Reformasi yang disiapkan mencakup peningkatan transparansi dan efektivitas regulasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda untuk memperbaiki kualitas regulasi sebagai fondasi pembangunan nasional. Kesesuaian aturan dengan instrumen hukum OECD akan menjadi salah satu materi utama dalam peninjauan teknis.
Indonesia resmi berstatus negara aksesi setelah OECD mengadopsi Accession Roadmap for Indonesia pada Maret 2024. Peta jalan itu kemudian diserahkan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal OECD pada Juni 2024.
Saat ini, Indonesia berada pada tahap peninjauan teknis yang dimulai sejak September 2025. Dari total 25 bidang aksesi, pembahasan teknis telah berjalan pada 24 bidang.
Bidang yang dibahas meliputi tata kelola regulasi, tata kelola publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, dan persaingan usaha. Pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu sektor yang masuk dalam fokus evaluasi.
Tahap Penilaian dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah perlu mengumpulkan informasi melalui pengisian kuesioner. Pemerintah juga mengikuti diskusi tatap muka atau fact finding mission serta pembahasan teknis dengan komite-komite OECD.
Hasil peninjauan akan dituangkan dalam Chair’s Letter yang memuat evaluasi atas kebijakan Indonesia. Dokumen itu akan menjadi bagian dari proses penilaian keselarasan kebijakan nasional dengan standar OECD.
Airlangga menegaskan bahwa pelaksanaan agenda aksesi tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga pemerintah. Dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lain juga dinilai perlu terlibat aktif.
Menurut dia, keberhasilan proses ini bukan hanya ditentukan oleh kesesuaian regulasi. Kualitas penerapan kebijakan dan partisipasi pemangku kepentingan akan menentukan hasil aksesi secara keseluruhan.
“Keberhasilan aksesi OECD pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan tingkat partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kami terus mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam proses penyelarasan kebijakan sesuai rekomendasi OECD,” kata Airlangga.
Pemerintah turut mengapresiasi dukungan Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss dalam proses aksesi Indonesia. Asian Development Bank atau ADB juga disebut memberikan dukungan bagi proses tersebut.
