Majelis Ulama Indonesia menetapkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape sebagai haram dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Menyusul ketetapan itu, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji bakal berkoordinasi dengan pelaku industri rokok elektrik untuk membahas dampaknya terhadap bisnis.
Koordinasi tersebut akan menyoroti kondisi industri vape setelah fatwa diterbitkan. Kementerian Perindustrian menempatkan langkah ini sebagai upaya komunikasi dengan pelaku usaha, bukan sebagai respons untuk mengubah ketetapan keagamaan.
Ruang Lingkup Fatwa
Fatwa MUI mencakup penggunaan rokok elektrik, penyalahgunaannya, produksi, serta perdagangan produk tersebut. Ketentuan ini membuat dampak yang dibahas tidak hanya menyentuh pengguna, tetapi juga rantai usaha di sektor rokok elektrik.
MUI menyatakan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Fatwa itu juga dimaksudkan untuk mencegah perangkat tersebut dipakai sebagai sarana peredaran atau konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Dalam penjelasannya, rokok elektrik digambarkan sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat berisi nikotin, gliserin, dan perasa. Proses tersebut menghasilkan uap yang kemudian dihirup pengguna.
MUI turut menyoroti nikotin sebagai zat yang bersifat adiktif. Kandungan itu dinilai berpotensi memicu dampak serius bagi sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Sikap Kementerian Perindustrian
Sarmuji menegaskan kementeriannya menghormati keputusan MUI karena penetapan fatwa berada di luar kewenangan Kementerian Perindustrian. Menurutnya, setiap pihak punya sudut pandang sendiri dalam melihat persoalan rokok elektrik.
“Kita hargai saja kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian, kan kita enggak bisa campuri itu,” ujar Sarmuji di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11). Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi ketetapan MUI mengenai penggunaan hingga perdagangan vape.
Sarmuji juga menyebut koordinasi dengan industri akan dilakukan untuk melihat arah situasi bisnis rokok elektrik ke depan. Namun, kementerian tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan fatwa ataupun menerbitkan ketetapan yang berlawanan.
“Nanti kita koordinasikan seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal,” ujar Sarmuji. Karena itu, pembahasan pemerintah akan berfokus pada dampak bagi industri vape, bukan pada penentuan hukum keagamaan.
Dokumen Ketetapan MUI
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Dokumen itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
MUI menilai larangan tersebut perlu mencakup penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Produksi dan perdagangan rokok elektrik juga secara tegas masuk dalam cakupan aktivitas yang ditetapkan haram.
