Bareskrim Polri menyita 11 unit handphone, satu iPad, dan empat flashdisk dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden RI. Penyitaan tersebut diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers pada Selasa malam.
Perkara ini mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik. Direktorat Siber Bareskrim Polri menangani penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation atau pembuktian berbasis ilmiah.
Asep Safrudin mengatakan perangkat yang disita terdiri atas 11 handphone, satu iPad, dan empat flashdisk. Namun, penyidik belum memerinci kepemilikan, merek, maupun tipe perangkat tersebut.
“Kami juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, yaitu berupa handphone sebanyak sebelas (11) unit, satu (1) unit iPad, dan flashdisk empat (4) buah,” kata Asep Safrudin. Penyidik juga telah memeriksa sepuluh saksi dan tiga saksi ahli dalam perkara ini.
Tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, seorang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dengan status saksi.
Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur
Para tersangka diduga menyadap nomor telepon Presiden RI serta sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Nomor-nomor yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System atau LIMS milik Polri tanpa melalui proses verifikasi. LIMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola penyadapan yang sah secara hukum.
Penyidik menduga tindakan itu dilakukan tanpa surat perintah penyelidikan maupun penyidikan. Perintah penyadapan juga disebut tidak dilampiri laporan polisi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Aturan penyadapan di lingkungan Polri tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Ketentuan tersebut membatasi penyadapan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di persidangan.
Dugaan Penghapusan Data LIMS
Sekitar Oktober 2026, tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS. Langkah itu diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak log dari aktivitas dalam sistem.
Seorang petugas yang mengetahui dugaan perintah penghapusan tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan itu menjadi salah satu bagian yang didalami dalam penyidikan.
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Penyidik turut menerapkan Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP mengenai akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ancaman pidana dalam ketentuan itu dapat mencapai enam tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait perbuatan mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menyatakan pemeriksaan perkara dilakukan oleh Bareskrim dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di bawah pengawasan jajarannya. Ia menegaskan perkara yang didalami berkaitan dengan dugaan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir meminta masyarakat tidak mengembangkan spekulasi mengenai perkara tersebut. Polri meminta publik menunggu perkembangan penyidikan lebih lanjut.
