Bareskrim Polri menyita 11 unit handphone, satu iPad, dan empat flashdisk dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden RI. Penyitaan tersebut dilakukan dalam perkara yang juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan perkembangan penanganan perkara itu dalam konferensi pers pada Selasa malam. Ia mengatakan penyidik telah mengamankan sejumlah perangkat sebagai barang bukti.
“Kami juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, yaitu berupa handphone sebanyak sebelas (11) unit, satu (1) unit iPad, dan flashdisk empat (4) buah,” kata Asep Safrudin. Keterangan tersebut disampaikan melalui siaran langsung di kanal YouTube.
Asep tidak memerinci pemilik perangkat yang disita dalam proses penyidikan tersebut. Merek dan tipe dari 11 handphone yang diamankan juga belum diungkapkan.
Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli dalam perkara ini. Dari hasil pemeriksaan, tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan SU masih diperiksa sebagai saksi.
Penyidikan Berbasis Pembuktian Ilmiah
Direktorat Siber Bareskrim Polri menangani penyidikan kasus dugaan penyadapan tersebut. Menurut Asep, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan metode Scientific Crime Investigation atau penyidikan berbasis pembuktian ilmiah.
Para tersangka diduga menyadap nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Dugaan aktivitas penyadapan itu disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Nomor-nomor yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System atau LIMS milik Polri tanpa melalui proses verifikasi. LIMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola penyadapan yang sah secara hukum.
Asep menyebut dugaan penyadapan dilakukan tanpa surat perintah penyelidikan maupun penyidikan. Perintah tersebut juga disebut tidak dilampiri laporan polisi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Aturan dan Dugaan Penghapusan Log
Tata cara penyadapan di lingkungan Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Aturan itu membatasi penggunaan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana.
Dalam perkembangan lain, sekitar Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dari komputer sistem LIMS. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak log dari aktivitas pada sistem.
Seorang petugas yang mengetahui adanya perintah penghapusan itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penanganan perkara oleh penyidik.
Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Para tersangka juga dijerat Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ancaman pidana dalam ketentuan itu mencapai enam tahun penjara.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat 1 UU ITE tentang perubahan, perusakan, atau penghilangan informasi elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pemeriksaan perkara dilakukan oleh Bareskrim dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di bawah pengawasan jajarannya. Ia menegaskan perkara yang didalami berkaitan dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir meminta masyarakat tidak mengembangkan spekulasi mengenai perkara tersebut. Polri meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses penyidikan yang berjalan.
