Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memeriksa dugaan kebocoran informasi dan materi penyelidikan dalam perkara pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemeriksaan internal itu juga mencakup dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan dugaan kebocoran berjalan melalui dua jalur internal. Dewan Pengawas memeriksa aspek kode etik dan perilaku, sedangkan Inspektorat menangani aspek disiplin pegawai.
"Terkait dugaan adanya kebocoran informasi, semuanya masih proses pemeriksaan di internal, baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat, ya, berkaitan dengan disiplin pegawai," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026). KPK belum menyampaikan hasil dari pemeriksaan internal tersebut.
Pemeriksaan dugaan kebocoran informasi berlangsung paralel dengan proses penanganan perkara pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. Perkara itu sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK pada September 2026.
"Ini paralel sedang berproses, jadi kita sama-sama tunggu perkembangannya seperti apa," jelas Budi. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran internal tidak menghentikan proses penanganan perkara utamanya.
Dugaan Tiga Pegawai
Dugaan pembocoran dokumen dan materi penyelidikan pertama kali diungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin menyebut adanya pegawai KPK yang diduga memberikan informasi penyelidikan kepada pihak yang menjadi tersangka.
Dua pegawai yang disebut Boyamin berinisial TS dan MS. TS disebut sebagai pejabat di Direktorat Penyelidikan, sementara MS merupakan personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsup KPK.
Keduanya diduga membocorkan informasi penyelidikan kepada Arif Sugiyanto, salah satu tersangka dalam perkara pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN. Menurut Boyamin, laporan terhadap dua pegawai tersebut telah disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK.
Boyamin kemudian mengungkap satu inisial lain, yakni AS. Pegawai tersebut disebut sebelumnya berasal dari lembaga lain dan kini menjadi pegawai tetap KPK setelah mengundurkan diri dari lembaga asalnya.
Perkara HGB di Kabupaten Bogor
Perkara dugaan suap pengurusan sertifikat HGB untuk proyek PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor terungkap setelah OTT di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Tersangka lain meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta pihak swasta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.
Khusus Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry, mereka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pemeriksaan internal KPK mengenai dugaan kebocoran informasi masih berjalan bersamaan dengan penanganan perkara HGB tersebut.
