Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Hamenang Wajar Ismoyo menerima uang hasil korupsi hingga Rp 4,325 miliar. Penyidik kini juga menelusuri kemungkinan pola penerimaan serupa telah berlangsung di Pemerintah Kabupaten Klaten sebelum masa jabatan bupati nonaktif tersebut.
Penelusuran ini menjadi bagian dari penyidikan yang mencakup beberapa dugaan penerimaan uang di lingkungan Pemkab Klaten. KPK belum menyimpulkan keterkaitan praktik itu dengan periode pemerintahan sebelumnya karena pendalaman masih berjalan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik terus memeriksa pola penerimaan yang dikaitkan dengan bupati yang sudah menjadi tersangka. Pendalaman juga diarahkan untuk melihat apakah pola itu diduga muncul pada era sebelumnya.
“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa,” ujar Budi.
Nilai Dugaan Penerimaan
KPK menduga uang Rp 4,325 miliar itu berasal dari beberapa sumber. Rinciannya meliputi fee penyedia atau kontraktor lebih dari Rp 2 miliar, uang Paguyuban Tambang Rp 245 juta, setoran rutin Rp 1,8 miliar, dan potongan upah pungut sekurang-kurangnya Rp 280 juta.
Menurut KPK, uang tersebut diduga dipakai Hamenang untuk kepentingan pribadi. Salah satu penggunaan yang disebut ialah pelunasan utang biaya pilkada dan operasional senilai Rp 1,90 miliar.
Pemeriksaan Plt Bupati
Penyidik memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi di Gedung Keuangan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (5/11/2026). Pemeriksaan itu berkaitan dengan dokumen serta barang bukti elektronik yang diamankan dari kantor bupati.
Mahanni dimintai keterangan untuk menjelaskan temuan dari rangkaian penggeledahan. KPK juga mendalami tugas dan kewenangannya saat menjabat wakil bupati dalam kaitannya dengan dugaan penerimaan oleh Hamenang.
Budi menjelaskan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik telah diamankan lalu disita penyidik. Pemeriksaan terhadap Mahanni dilakukan karena penyidik membutuhkan berita acara penyitaan atas barang-barang tersebut.
“Ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan dan dilakukan penyitaan. Oleh karena itu, dari sejumlah barang bukti itu maka butuh berita acara penyitaan sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan, kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi Plt bupati Klaten,” tutur Budi.
Lima Klaster Perkara
Penyidikan di Klaten sedikitnya mencakup lima klaster yang perlu didalami secara menyeluruh. Selain dugaan suap pengurusan hasil audit BPK dan pengadaan barang serta jasa, penyidik menangani dugaan penerimaan terkait tambah galian C.
Klaster lain mencakup setoran rutin dari BLUD, BUMD, dan OPD serta penerimaan upah pungut di lingkungan Pemkab Klaten. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kalan BPK Jawa Tengah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka.
Budi menyatakan penyidik belum menghentikan penelusuran atas seluruh rangkaian dugaan tersebut. “Semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” kata Budi.
