Sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital per 6 November 2026. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi agar bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
Data pada dasbor Kementerian Sosial juga mencatat lebih dari 1,05 juta agen Perlinsos terdaftar. Namun, jumlah agen yang aktif baru sekitar 502 ribu orang.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan arahan itu dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital. Rapat yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia tersebut digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026.
Tito menilai ketersediaan anggaran belum cukup untuk memastikan bantuan sampai kepada warga yang berhak. Pemerintah membutuhkan data kependudukan yang mampu memverifikasi identitas dan mendukung penilaian kelayakan penerima.
Daerah Diminta Bentuk Satgas
Setiap pemerintah daerah diminta membentuk satgas Perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial dan Dukcapil. Kepala daerah menjadi penanggung jawab penguatan registrasi serta pemutakhiran data di wilayahnya.
Sekretaris daerah diminta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan unsur daerah dinilai penting agar proses registrasi tidak berhenti pada pencatatan data saja.
Aceh dan Bali menjadi dua wilayah dengan capaian registrasi tertinggi pada periode itu. Persentase registrasi di Aceh mencapai 51,25 persen, sedangkan Bali berada di angka 50,73 persen.
NIK Menjadi Dasar Pengenal Tunggal
Sistem Perlinsos Digital mengandalkan integrasi identitas melalui Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menyediakan basis data penduduk yang terhubung dengan data biometrik.
NIK dipakai sebagai pengenal tunggal saat warga mengakses berbagai layanan pemerintah. Verifikasi biometrik diperlukan untuk memastikan identitas tersebut benar-benar merujuk kepada orang yang bersangkutan.
Langkah itu menjadi penting ketika identitas digunakan untuk mengakses program pemerintah, termasuk bantuan sosial. Data yang lebih akurat diharapkan bisa mengurangi persoalan ketidaksesuaian penerima bantuan.
“Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, maupun ATR/BPN. Sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara,” ujar Tito.
Integrasi data memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan informasi sosial ekonomi dan kepemilikan aset. Pencocokan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen dalam menilai kelayakan warga menerima bantuan tunai, bantuan nontunai, atau keduanya.
Penetapan penerima tetap mengacu pada kriteria dan mekanisme yang berlaku. Digitalisasi data tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan prosedur penyaluran bantuan sosial yang sudah ditetapkan.
Pendampingan untuk Warga
Tito menekankan perlunya pendampingan bagi warga yang belum memiliki telepon pintar atau kesulitan menggunakannya. Agen Perlinsos diharapkan membantu masyarakat menyelesaikan proses registrasi dan verifikasi identitas.
Menurut Tito, digitalisasi Perlinsos dapat membantu daerah mengenali kebutuhan warganya dengan lebih baik. Pemanfaatan data terintegrasi juga dapat mendukung program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting di daerah.
