Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital. Langkah ini ditujukan untuk membuat penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.
Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Jakarta, Jumat (6/11/2026). Rapat itu juga membahas peran daerah dalam memperluas cakupan registrasi warga.
Digitalisasi Layanan Pemerintah
Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan integrasi data kependudukan. Arahan itu menjadi dasar pengembangan layanan publik yang saling terhubung.
Menurut Tito, digitalisasi pemerintahan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berpindah tempat dan mendatangi banyak instansi. Sistem tersebut diharapkan membuat layanan publik lebih mudah diakses dibandingkan proses manual.
“Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-government, atau Government Technology (GovTech),” ujar Tito. Ia menyatakan digitalisasi pusat dan daerah pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Bidang sosial menjadi salah satu tahap awal penerapan sistem digital tersebut. Pemerintah menempatkan perlindungan sosial sebagai sektor yang diuji untuk mengintegrasikan data dan penyaluran bantuan.
Data kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el akan menjadi basis bagi integrasi berbagai layanan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah menghubungkan data kependudukan dengan data biometrik.
Data untuk Menilai Kelayakan Penerima
Integrasi data memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan informasi kepemilikan tanah dan kendaraan. Pencocokan itu dapat membantu menentukan kelayakan seseorang untuk menerima bansos tunai, nontunai, atau keduanya.
“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa (dikategorikan) bantuan dalam bentuk tunai atau layak bantuan untuk nontunai atau layak mendapatkan dua-duanya,” kata Tito. Ia menambahkan, warga yang memiliki mobil atau tanah luas dapat lebih mudah teridentifikasi dalam proses penilaian.
Sistem tersebut dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Selain layanan sosial, pemerintah juga menyiapkan koneksi dengan layanan kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, serta sertifikat tanah melalui satu single sign-on.
Percepatan registrasi tetap memerlukan dukungan agen karena tidak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu memakai aplikasi secara mandiri. Agen Perlinsos dipandang penting untuk mendampingi masyarakat saat pendaftaran dan verifikasi.
Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial pada Jumat (6/11/2026), sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah teregistrasi. Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, sedangkan agen aktif lebih dari 502.000 orang.
Peran Pemerintah Daerah
Tito menilai percepatan registrasi dapat membantu pemda mengenali warga yang membutuhkan bantuan. Data tersebut juga dapat mendukung target pembangunan daerah, termasuk penurunan kemiskinan dan pengurangan stunting.
Aceh dan Bali menjadi dua provinsi dengan capaian registrasi di atas 50 persen. Aceh mencatatkan 51,25 persen, sementara Bali mencapai 50,73 persen.
Mendagri mendorong daerah lain membentuk tim atau satuan tugas percepatan Perlinsos. Dinas sosial disarankan memimpin tim dengan keterlibatan dinas dukcapil, pengawasan sekretaris daerah, serta kepala daerah sebagai penanggung jawab.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilannya secara daring. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah diharapkan mempercepat perluasan registrasi Perlinsos Digital.
