Pemerintah menerapkan Perlinsos Digital di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memperbaiki ketepatan data penerima bantuan sosial. Warga miskin yang dinilai tidak layak oleh sistem tetap dapat mengajukan sanggahan apabila kondisi ekonominya memang membutuhkan bantuan.
Mekanisme sanggahan disiapkan untuk mencegah warga yang berhak kehilangan akses bantuan akibat data yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Warga perlu melengkapi pengajuan dengan bukti pendukung, termasuk foto kondisi rumah dan informasi lokasi berbasis geotagging.
Verifikasi Menggunakan Tujuh Sumber Data
Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY, Suparmin, menjelaskan sistem ini menyaring serta menyinkronkan data calon penerima bantuan secara terpadu. Perlinsos Digital menggunakan tujuh sumber data utama untuk mendeteksi ketidaksesuaian persyaratan penerima.
Sumber tersebut mencakup data kependudukan Dukcapil, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, serta data kepegawaian BKN atau ASN. Sistem juga memanfaatkan data BPJS Ketenagakerjaan, kepemilikan kendaraan melalui Samsat, pemakaian listrik PLN, dan aset tanah dari ATR/BPN.
Apabila sistem menemukan indikator ketidaklayakan, calon penerima dapat terdeteksi secara otomatis. Namun, fitur sanggah tetap tersedia agar penilaian sistem dapat dibandingkan dengan kondisi riil warga yang membutuhkan.
Warga yang memerlukan bantuan juga dapat didaftarkan melalui Agen Perlindungan Sosial di wilayah setempat. Pendaftaran melalui agen tersebut tidak dipungut biaya.
Pendataan Diperluas Lewat Agen Perlinsos
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperluas pendataan melalui Agen Perlinsos yang didukung sosialisasi dan bimbingan teknis. Kegiatan itu digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo di Aula Adikarta, Kompleks Kantor Bupati Kulon Progo, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Kulon Progo Ernawati Sukeksi menyebut 21.919 kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem hingga 29 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 13,72 persen dari total 159.770 kepala keluarga di Kulon Progo.
Capaian itu menempatkan Kulon Progo pada peringkat ketiga pendataan Perlinsos Digital di DIY. Pendamping Program Keluarga Harapan menjadi penyumbang terbesar karena telah mendata lebih dari 15.000 kepala keluarga.
Ernawati mendorong ASN, perangkat kapanewon, dan pamong kalurahan agar tidak hanya menjadi agen, tetapi juga aktif mendata warga. Ia menekankan pentingnya konsistensi pendataan serta pemanfaatan pertemuan warga seperti arisan, kumpulan RT, dan Posyandu.
Target Data dan Perlindungan Informasi Warga
Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono menilai digitalisasi perlindungan sosial penting untuk mengurangi persoalan data ganda, data tidak valid, dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Para lurah dan pamong kalurahan diminta menjadi ujung tombak pendataan serta verifikasi lapangan secara objektif, jujur, dan transparan.
“Melalui digitalisasi perlindungan sosial ini, kita ingin memastikan data yang pasti, transparan, dan adil. Jangan sampai warga yang berhak justru tidak terfasilitasi, sementara yang mampu malah mendapat bantuan. Kerja kita harus akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” kata Triyono.
Suparmin menyatakan pelaksanaan program ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Skema nasional tersebut diarahkan pada penyaluran jaminan dan bantuan sosial secara nontunai langsung ke rekening penerima yang berhak tanpa perantara.
DIY menargetkan pendataan Perlinsos Digital mencapai 50 persen hingga akhir 2026 menjelang implementasi penuh pada triwulan I 2027. Agen diwajibkan memakai kanal resmi, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta tidak menyimpan foto KTP, Kartu Keluarga, atau foto wajah warga di ponsel pribadi.
