Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak serta-merta bisa disebut makar. Aparat tetap harus membuktikan tindakan pelaku, maksud khususnya, serta bukti yang memenuhi ketentuan pidana.
Pemerintah menilai dugaan akses ilegal, penyadapan, dan penghapusan bukti elektronik dapat mengarah pada ancaman terhadap kepentingan negara. Namun, penetapan pasal makar baru dapat dilakukan setelah proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian hukum berjalan.
Maksud Pelaku Jadi Kunci
Dalam Makar Dalam KUHP, jenis tindakan saja belum cukup untuk menentukan adanya tindak pidana makar. Unsur tujuan pelaku menjadi pembeda utama antara dugaan pelanggaran lain dan kejahatan terhadap negara.
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tiga kategori makar melalui Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193. Masing-masing pasal memiliki sasaran perbuatan serta ancaman pidana yang berbeda.
Makar untuk Menggulingkan Pemerintah
Pasal 193 mengatur makar yang bertujuan menggulingkan pemerintah. Ketentuan ini membedakan ancaman hukuman bagi pelaku biasa dengan pemimpin atau pengatur makar.
- Pelaku makar dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun.
- Pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun.
Sasaran Pasal 193 adalah upaya menggulingkan pemerintahan, bukan semata tindakan akses ilegal terhadap informasi atau perangkat elektronik. Karena itu, penyidik harus menemukan hubungan antara perbuatan yang diduga terjadi dan tujuan menggulingkan pemerintah.
Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan/atau wakil presiden. Pasal ini juga mencakup tujuan membuat presiden dan/atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Ancaman pidananya berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Dugaan penyadapan Presiden baru berkaitan dengan pasal ini jika maksud khusus tersebut dapat dibuktikan.
Makar terhadap NKRI
Pasal 192 menyasar perbuatan yang ditujukan untuk mengganggu keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya harus berupa upaya menempatkan sebagian atau seluruh wilayah NKRI di bawah kekuasaan asing atau memisahkan wilayah dari Indonesia.
Pelaku dalam ketentuan ini juga dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun. Fokus Pasal 192 terletak pada perlindungan kedaulatan dan kesatuan wilayah negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap dirinya dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lain. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026).
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” kata Prasetyo. Pemerintah juga menyatakan telah memetakan sejumlah individu yang diduga terlibat atau berkaitan dengan perbuatan tersebut.
Pemerintah menegaskan penyadapan dapat memiliki dasar hukum apabila dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam perkara ini, dugaan penyadapan saja belum cukup untuk menetapkan adanya makar tanpa pembuktian seluruh unsur yang diatur KUHP.
