Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah pusat dan daerah menyinkronkan data spasial untuk mencegah konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Langkah ini dipandang penting agar pihak-pihak terkait memakai acuan informasi yang sama saat menentukan penggunaan wilayah.
Data yang perlu diselaraskan mencakup kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH, Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, serta batas administrasi daerah. Ketidaksamaan informasi pada unsur-unsur tersebut berpotensi memicu tumpang tindih penguasaan maupun pemanfaatan lahan.
Penguatan koordinasi itu disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut membahas kebutuhan penanganan persoalan lahan yang melibatkan kewenangan pusat dan daerah.
Data sebagai Acuan Bersama
Sinkronisasi data spasial diharapkan memberi dasar yang lebih rapi untuk pengambilan kebijakan. Pembahasan soal batas wilayah, pemanfaatan ruang, hingga pembangunan daerah dapat berjalan dalam kerangka data yang selaras.
Langkah ini juga relevan untuk menangani konflik kawasan hutan yang muncul akibat perbedaan status dan batas wilayah. Kepastian pada dua hal tersebut menjadi fondasi agar pemanfaatan lahan tidak menimbulkan perselisihan baru di daerah.
Bima menekankan ada dua isu yang mesti dibahas secara bersamaan. Isu itu meliputi kepastian status serta batas wilayah, kemudian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan pembangunan.
“Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan,” ujar Bima.
Kesesuaian Ruang dan Pembangunan
Selain memastikan batas, pemerintah perlu menilai penggunaan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha berdasarkan RTRW serta kebijakan pembangunan daerah. Penilaian itu perlu melihat peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan.
Kesesuaian tata ruang dibutuhkan supaya pembangunan tidak malah menciptakan persoalan lanjutan. Penggunaan lahan yang sejalan dengan rencana ruang juga membantu penataan wilayah berjalan lebih terarah.
Pemerintah daerah memegang posisi penting karena memahami kondisi wilayah dan kebutuhan pembangunan setempat. Namun, persoalan yang melintasi lebih dari satu kabupaten atau kota tidak bisa ditangani sendiri-sendiri.
Gubernur Jadi Simpul Koordinasi
Bima meminta gubernur mengambil peran sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi penyelesaian masalah lintas kabupaten dan kota. Peran ini mencakup konflik batas wilayah serta ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
“Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia menambahkan, gubernur perlu didorong melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk ketika masalah berkaitan dengan batas wilayah dan tata ruang. Koordinasi lintas wilayah diperlukan untuk mempertemukan data, batas administrasi, dan kepentingan pembangunan yang saling terkait.
Dengan data yang lebih sinkron, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menangani pemanfaatan kawasan hutan serta lahan secara lebih terkoordinasi. Keselarasan informasi menjadi bagian penting dalam mencegah tumpang tindih penggunaan ruang di daerah.
