Partai Demokrat akan menguasai DPR dan Senat AS setelah meraih kemenangan besar dalam pemilu sela. Perubahan peta politik ini memberi Demokrat kendali atas agenda legislatif dan komite-komite penting di Kongres.
Namun, penguasaan Kongres tidak berarti seluruh agenda Demokrat dapat segera menjadi undang-undang. Presiden Donald Trump dari Partai Republik tetap memegang hak veto atas rancangan undang-undang yang disetujui DPR dan Senat.
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyebut hasil pemilu sebagai awal “kebangkitan besar Amerika”. Meski demikian, Senator Chris Coons mengingatkan bahwa partainya masih harus membuktikan kemampuan menjawab kekhawatiran pemilih mengenai upah rendah dan biaya hidup.
Kewenangan Pengawasan Bertambah
Kendali atas Kongres membuka ruang lebih besar bagi Demokrat untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Trump. Komite di DPR dan Senat memiliki wewenang investigatif untuk menyelidiki dugaan konflik kepentingan serta tindakan pejabat pemerintah.
Anggota DPR dari California, Robert Garcia, disebut akan memimpin komite pengawasan. Ia menyinggung kemungkinan penyelidikan terkait keluarga Trump, dugaan korupsi korporasi, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, ICE, dan penanganan berkas Jeffrey Epstein.
Senat yang dikuasai Demokrat juga dapat memengaruhi proses pengangkatan pejabat kabinet dan hakim federal. Jika terdapat kekosongan di Mahkamah Agung AS, mayoritas baru di Senat dapat menolak calon yang diajukan Trump atau mendorong pemilihan kandidat yang lebih moderat.
Pemakzulan Tetap Tidak Mudah
DPR AS mempunyai kewenangan untuk memulai proses pemakzulan terhadap presiden. Namun, pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan jika sedikitnya 67 senator menyatakan presiden bersalah dalam persidangan di Senat.
Ambang dua pertiga suara itu membuat peluang pemberhentian Trump tetap terbatas meskipun Demokrat menguasai kedua kamar Kongres. Partai Demokrat pernah dua kali memakzulkan Trump pada masa jabatan pertamanya, tetapi Senat saat itu membebaskannya.
Di internal Demokrat, langkah pemakzulan juga masih menjadi bahan perdebatan. Jeffries sebelumnya mengatakan kepada CNN, “Kami belum memutuskan untuk menempuh langkah itu,” sambil menegaskan kemungkinan tersebut tidak ditutup.
Veto Menjadi Hambatan Utama
Demokrat dapat lebih mudah meloloskan rancangan undang-undang di DPR dan Senat jika mayoritas mereka cukup kuat. Akan tetapi, sebagian besar rancangan tersebut tetap memerlukan tanda tangan presiden untuk berlaku sebagai hukum.
Trump dapat memveto kebijakan yang bertentangan dengan pandangannya. Kongres memang bisa membatalkan veto, tetapi langkah itu membutuhkan mayoritas super di kedua kamar, jumlah suara yang tidak dimiliki Demokrat.
Trump sempat menyatakan kepada The New York Times bahwa pemerintahannya akan bekerja sama dengan Demokrat. Tidak lama kemudian, ia mengunggah foto topi kampanye bertuliskan “VETO” di Truth Social, yang mencerminkan ketidakpastian hubungan kedua pihak.
Casey Burgat, profesor urusan legislatif di George Washington University, menilai proses legislasi akan menjadi lebih rumit dalam pemerintahan yang terbelah. Kebuntuan antara Gedung Putih dan Kongres berpotensi meningkat ketika masing-masing pihak mempertahankan prioritas politiknya.
Agenda Kesehatan dan Kebijakan Luar Negeri
Jeffries menyatakan Demokrat ingin memulihkan pemangkasan anggaran terhadap program layanan kesehatan, termasuk Medicaid dan pasar asuransi Obamacare. Ia juga menempatkan pembatalan pemotongan Medicaid serta perpanjangan kredit pajak dalam Affordable Care Act sebagai prioritas DPR.
Upaya kompromi dapat muncul pada isu biaya hidup, regulasi kecerdasan buatan, bantuan militer untuk Israel, dan keterlibatan AS dalam perang dengan Iran. Namun, perbedaan pandangan di antara Demokrat sendiri, terutama mengenai Israel, dapat memperumit kesepakatan internal.
Kongres sebelumnya telah berupaya membatasi kewenangan Trump terkait perang dengan Iran, tetapi pelaksanaannya belum efektif. Menurut Scott Anderson dari Brookings Institution, sejauh mana Kongres dapat memaksa presiden mengubah kebijakan masih menjadi pertanyaan hukum yang belum memiliki jawaban pasti.
