Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, pada Senin (16/11). Pemeriksaan ini terkait perkara dugaan korupsi pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat atau Pokmas dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam agenda yang sama, penyidik juga kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta Bagus Wahyudyono. Keduanya sebelumnya tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada Senin (9/11).
Anwar menyampaikan kepada penyidik bahwa ia sudah memiliki agenda reses. Sementara itu, Bagus berhalangan hadir karena kondisi kesehatannya disebut belum memungkinkan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua tersangka telah mengonfirmasi ketidakhadirannya. Penyidik berharap pemeriksaan berikutnya dapat berlangsung agar penanganan perkara bisa diteruskan.
“Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan,” ujar Budi. Keterangan dari Anwar dan Bagus dibutuhkan untuk mendalami perkara yang sedang ditangani KPK.
Dugaan Penerimaan Suap
Anwar Sadad telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan suap terkait pengurusan dana hibah Pokmas. Nilai dugaan penerimaan yang disebut KPK mencapai Rp1,5 miliar serta emas dengan berat sekitar 1 kilogram.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan alokasi dana hibah Pokmas dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2019-2022. KPK menangani perkara ini pada klaster penerima yang melibatkan Anwar dan Bagus.
Menurut KPK, dugaan pemberian suap kepada Anwar dilakukan melalui Bagus Wahyudiono yang disebut sebagai staf Anwar Sadad. Pemberi dalam perkara ini adalah Moch Mahrus, pihak swasta yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur.
Budi menyebut Moch Mahrus diduga memberikan uang Rp1,5 miliar, emas sekitar 1 kilogram, serta sejumlah fasilitas lain kepada Anwar melalui Bagus. Dugaan pemberian itu disebut berkaitan dengan upaya memperoleh alokasi dana hibah Pokmas sebesar Rp83,4 miliar.
Fasilitas yang disebut dalam perkara tersebut mencakup pelunasan satu unit rumah di Surabaya dan biaya pendirian usaha SPBE. Rincian itu disampaikan Budi dalam keterangan tertulis pada Selasa (28/7) malam.
Klaster Penerima Dana Hibah
Moch Mahrus disebut sebagai satu dari sepuluh tersangka yang diduga bertindak sebagai pemberi pada klaster penerima Anwar dan Bagus. Ia disebut telah ditahan selama 20 hari hingga 16 Agustus 2026.
Pemeriksaan ulang pada 16 November menjadi agenda lanjutan untuk meminta keterangan dari dua tersangka tersebut. KPK menilai kehadiran Anwar dan Bagus diperlukan untuk menuntaskan penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pokmas.
