Yamaha memutuskan tidak mengikuti seri MotoGP Qatar di Sirkuit Lusail pada akhir pekan lalu. Carlos Ezpeleta menegaskan bahwa MotoGP Group tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi olahraga kepada pabrikan asal Jepang tersebut.
Keputusan Yamaha berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan mengenai perjalanan ke kawasan Timur Tengah. Kebijakan itu menjadi pertimbangan di tengah meningkatnya ketidakpastian situasi keamanan akibat perang Iran.
Absennya Yamaha turut memengaruhi jumlah peserta di lintasan Lusail. Grid yang semula diproyeksikan berisi 22 pembalap berkurang menjadi 18 starter, sebelum kembali menyusut menjadi 16 nama karena sejumlah peserta cedera.
Meski ada kekhawatiran keamanan di kawasan, MotoGP Qatar tetap berlangsung tanpa gangguan berarti. Selama rangkaian balapan, sempat muncul peringatan keamanan bagi warga negara Amerika Serikat di Qatar serta laporan serangan di Iran dan Arab Saudi.
Kontrak Komersial dan Kewenangan FIM
Yamaha terikat kontrak dengan MotoGP Group sehingga keputusan melewatkan balapan berpotensi menimbulkan konsekuensi berdasarkan perjanjian tersebut. Namun, Ezpeleta membedakan urusan komersial antara pemegang hak kejuaraan dan tim dengan perkara disiplin olahraga.
Sebelumnya, pihak MotoGP telah memperingatkan tim serta pembalap mengenai kemungkinan sanksi jika menolak mengikuti balapan. Situasi menjelang seri Qatar juga memanas setelah 19 dari 22 pembalap MotoGP menandatangani surat keberatan untuk berlomba di sana.
Ezpeleta mengatakan pembicaraan dengan Yamaha akan dilakukan setelah absennya pabrikan tersebut. Ia menekankan bahwa isi kontrak komersial tidak dapat dibahas secara terbuka.
“Kami memiliki kontrak komersial yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka. Kami akan berbicara dengan Yamaha. Setelah itu, jika ada keputusan yang diambil, semuanya akan disampaikan kepada publik,” ujar Ezpeleta kepada Motorsport.
Menurut Ezpeleta, hubungan MotoGP Group dan Yamaha hingga saat ini murni berada pada ranah komersial. Ia menyatakan urusan sanksi olahraga merupakan kewenangan Federasi Balap Motor Internasional atau FIM.
“Namun, hingga saat ini, hubungan kami dengan mereka murni bersifat komersial. Seperti yang selalu kami katakan, kami tidak ingin terlibat dalam urusan olahraga. Hal tersebut merupakan kewenangan FIM,” lanjutnya.
Hingga pernyataan itu disampaikan, FIM belum memberikan penjelasan resmi mengenai kemungkinan sanksi untuk Yamaha. Belum ada kepastian pula apakah keputusan tidak tampil di Qatar akan berujung pada hukuman tertentu.
Evaluasi Menjelang Balapan
Selain membahas Yamaha, Ezpeleta menyoroti polemik antara pembalap dan penyelenggara yang berkembang menjelang seri Qatar. Ia menilai kegaduhan tersebut tidak perlu membesar seperti yang terjadi menjelang balapan.
Ezpeleta menyebut pembalap tetap menjadi pusat kejuaraan MotoGP. Karena itu, ia memandang evaluasi perlu dilakukan oleh penyelenggara, tim, dan para pembalap untuk memperbaiki sejumlah aspek.
“Para pembalap selalu menjadi bintang utama MotoGP dan akan terus menjadi bagian terpenting dari kejuaraan ini,” kata Ezpeleta. Ia juga menyatakan kegaduhan di sekitar gelaran tersebut membuat pihak penyelenggara terlalu banyak membuka diri terhadap hal-hal yang seharusnya tidak perlu.
“Kami selalu melakukan evaluasi terhadap segala hal. Ada beberapa aspek yang harus kami tingkatkan, begitu juga dengan tim dan para pembalap,” tutupnya.
