Pembayaran premi asuransi pada dasarnya dilakukan untuk membeli perlindungan jangka panjang. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini menyiapkan Program Penjaminan Polis agar pemegang polis tetap memiliki lapisan perlindungan saat perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya.
Rencana itu menempatkan kepentingan nasabah sebagai titik utama, bukan semata penanganan perusahaan yang bermasalah. LPS menilai kegagalan perusahaan asuransi tidak boleh serta-merta menghapus proteksi yang telah dibeli masyarakat.
Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi LPS, Suwandi, menyatakan orientasi program tersebut adalah perlindungan kepada pemegang polis. Menurut dia, kepastian manfaat asuransi menjadi penting ketika masyarakat benar-benar membutuhkan perlindungan.
“Kalau kita bicara mengenai Program Penjaminan Polis, orientasinya adalah perlindungan kepada pemegang polis,” ujar Suwandi. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan di Yogyakarta yang dilaporkan Investor Daily.
Risiko yang Pernah Terjadi
Urgensi program tersebut tercermin dari catatan kegagalan perusahaan asuransi dalam lebih dari satu dekade terakhir. Sepanjang 2011 hingga 2025, terdapat 17 kasus yang melibatkan sembilan perusahaan asuransi jiwa dan delapan perusahaan asuransi umum.
Kasus-kasus besar itu berhubungan dengan persoalan tata kelola serta investasi berisiko tinggi. Nilai kerugiannya berada dalam rentang Rp6,4 triliun sampai Rp16,8 triliun.
Kegagalan pengelola dana masyarakat dapat menimbulkan risiko besar bagi pemegang polis. Karena itu, penjaminan polis dipersiapkan sebagai mekanisme yang menjaga agar perlindungan nasabah tidak langsung terputus ketika perusahaan mengalami kegagalan.
Aset Asuransi Mencapai Ratusan Triliun Rupiah
Skala dana yang dikelola sektor perasuransian turut memperkuat alasan pembentukan skema tersebut. Hingga April 2026, sebanyak 147 perusahaan asuransi dan reasuransi mengelola aset dalam jumlah sangat besar.
| Segmen Industri | Nilai Aset hingga April 2026 |
|---|---|
| Asuransi jiwa | Rp658,95 triliun |
| Asuransi umum dan reasuransi | Rp325,25 triliun |
Besarnya aset membuat kepercayaan masyarakat menjadi unsur penting bagi keberlangsungan industri asuransi. Mekanisme perlindungan atas hak pemegang polis diharapkan dapat menopang kepercayaan tersebut.
LPS menegaskan penjaminan polis tidak bisa dirancang dengan pendekatan yang sama seperti penjaminan simpanan perbankan. Perbedaan durasi kontrak dan karakter perlindungan asuransi menuntut desain kebijakan yang disusun secara khusus.
Perjalanan Regulasi yang Panjang
Amanat pembentukan Program Penjaminan Polis telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada tahap itu, penyelenggara program belum ditentukan.
Mandat LPS kemudian diperluas melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada 2023. Penyesuaian regulasi pada 2026 menjadi bagian dari penguatan stabilitas sistem keuangan.
LPS juga mempelajari survei International Forum of Insurance Guarantee Schemes dalam penyusunan rancangan program. Suwandi menilai karakter industri di tiap negara berbeda sehingga rancangan dari luar negeri tidak dapat diterapkan begitu saja di Indonesia.
Selain memberi perlindungan saat kegagalan terjadi, program ini diharapkan mendorong manajemen risiko, transparansi, dan disiplin tata kelola perusahaan asuransi. Arah akhirnya adalah membangun industri yang lebih dipercaya masyarakat sekaligus lebih kuat menopang stabilitas sistem keuangan.
