Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Indonesia di tengah perhatian publik terhadap polemik politik dan hukum yang mengiringi kariernya. Keputusan tersebut juga menjadi sorotan media Singapura, CNA, yang menempatkannya dalam rangkaian kontroversi panjang.
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR. Penyerahan dokumen itu berlangsung sekitar pukul 11.20 WIB.
Sebelum datang ke parlemen, Gibran lebih dulu bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu dilakukan untuk melaporkan keputusan meninggalkan kursi wakil presiden.
Gugatan Dokumen Pendidikan
Tekanan politik terhadap Gibran disebut menguat tahun ini setelah pihak yang menentangnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut diarahkan untuk melengserkannya dari jabatan wakil presiden.
Pokok persoalannya berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen pendidikan tingkat menengah milik Gibran. Dokumen itu sebelumnya dilampirkan kepada Komisi Pemilihan Umum saat pencalonannya pada Pemilu 2024.
Dokumen tersebut menyatakan riwayat pendidikan luar negeri Gibran setara dengan sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Meski begitu, kritik dan proses hukum tetap menyertai posisinya hingga menjelang pengunduran diri.
Sorotan CNA terhadap Karier Politik
CNA menggambarkan perjalanan Gibran sebagai perubahan peran dari pengusaha kuliner menjadi wakil presiden. Media itu menilai karier politiknya berkali-kali diiringi kontroversi.
“Dari pengusaha kuliner hingga wakil presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka telah berkali-kali mengubah dirinya dan jarang terlepas dari kontroversi,” tulis CNA. Sorotan itu muncul setelah ia meninggalkan jabatan wakil presiden.
CNA juga menyinggung pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo sebagai fase awal kritik terhadap kiprah politiknya. Saat itu, tudingan nepotisme muncul karena ia dinilai belum memiliki riwayat keterlibatan dengan partai politik.
“Ia dituduh secara luas mendapatkan jabatan tersebut melalui nepotisme, karena tidak memiliki riwayat keterlibatan politik dengan partai mana pun,” tulis CNA. Penilaian tersebut menjadi bagian dari pemberitaan mengenai dinamika politik yang mengiringi langkahnya.
Perdebatan Syarat Usia
Kontroversi kembali menguat saat Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pencalonan itu memicu perdebatan luas karena terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon.
CNA menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi ketika lembaga tersebut dipimpin Anwar Usman, paman ipar Gibran. Putusan itu menyatakan syarat usia tidak berlaku bagi orang yang telah terpilih menduduki jabatan publik, seperti wali kota.
“Gibran berusia 36 tahun, tetapi Mahkamah Konstitusional – yang saat itu dipimpin oleh paman iparnya, Anwar Usman – memutuskan bahwa persyaratan usia tidak berlaku bagi siapa pun yang sudah terpilih menduduki jabatan publik, seperti walikota. Para pengkritik pada saat itu menyebut Gibran sebagai “anak haram konstitusi”,” tulis CNA lagi.
Pengunduran diri Gibran meninggalkan kursi Wakil Presiden Indonesia dalam situasi ketika persoalan politik dan hukum masih menjadi perhatian publik. CNA menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian akhir dari perjalanan politik yang sejak awal terus dibayangi kritik.
