Fraksi PKB DPR RI berharap jabatan wakil presiden dapat segera terisi di tengah dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda menargetkan pengisian posisi tersebut dapat berlangsung pada awal Desember.
“Kami berharap awal bulan Desember kita sudah punya wakil presiden,” ujar Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Menurut dia, percepatan pengisian jabatan itu diperlukan agar proses pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik.
Huda menyatakan PKB memandang kekosongan posisi wakil presiden tidak sebaiknya berlangsung terlalu lama. “Lebih cepat lebih baik pengisian wapres. Kira-kira begitu,” ucapnya.
Menunggu Pertemuan Koalisi
PKB masih menunggu perkembangan pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor. Huda menilai agenda tersebut berpotensi berkaitan dengan pembahasan pengisian jabatan orang nomor dua di pemerintahan.
Ia menyebut undangan kepada pimpinan partai dalam situasi politik saat ini dapat memberi petunjuk mengenai pokok diskusi yang akan berlangsung. “Yang pasti mengundang para ketua umum partai, kira-kira bisa ditebak sebenarnya dalam suasana begini, mengundang ketua umum partai kira-kira apa materi diskusinya,” tuturnya.
Meski demikian, Huda tidak bersedia berspekulasi mengenai nama yang akan dipilih untuk mengisi posisi wakil presiden. Sikap itu juga berlaku ketika ditanya tentang peluang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
PKB menyerahkan keputusan terkait pemilihan calon wakil presiden kepada Prabowo. “Kita enggak mau andai-andai. Sepenuhnya kewenangan Pak Presiden,” kata Huda.
Kewenangan Presiden Menentukan Dua Nama
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Prabowo ingin menggelar rapat dengan partai koalisi pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2024. Rapat itu akan dilakukan sebelum keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran diambil.
Yusril menegaskan penentuan dua calon yang akan diusulkan kepada MPR merupakan kewenangan penuh Presiden. Menurut dia, presiden kemungkinan akan meminta pandangan dari partai-partai yang pernah mengusungnya pada Pilpres 2024.
“Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan 2 Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menambahkan bahwa kemungkinan rapat dengan partai koalisi masih menjadi bagian dari pertimbangan Presiden.
Yusril mengatakan partai koalisi akan diajak berbicara, baik yang memiliki kursi di DPR maupun yang tidak. Namun, ia menyebut ketetapan mengenai mekanisme pertemuan tersebut belum diketahui.
“Beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu,” sambung Yusril. Ia juga mengutip pernyataan Prabowo bahwa Presiden mungkin perlu berbicara lebih dahulu dengan partai-partai koalisi.
Harapan PKB agar posisi wakil presiden terisi pada awal Desember muncul seiring proses konsultasi politik yang direncanakan Presiden. Keputusan mengenai dua nama calon untuk diajukan ke MPR tetap berada pada kewenangan Prabowo setelah mempertimbangkan komunikasi dengan partai koalisi.
