PT Taspen (Persero) mengungkap uang pensiun Gibran Rakabuming Raka diperkirakan mencapai sekitar Rp 22 juta per bulan setelah mundur dari jabatan wakil presiden. Nominal tersebut mencakup pensiun berdasarkan gaji terakhir serta tunjangan istri dan anak.
Service & Membership Division Head Taspen, Tatan Hidayat, menyatakan perhitungan itu mengikuti ketentuan yang berlaku. Besaran pensiun wakil presiden disebut mengacu pada 100% gaji terakhir.
Tatan mengatakan gaji pokok wakil presiden berada pada kisaran Rp 20 juta lebih. Setelah ditambah tunjangan istri dan anak, total pembayaran pensiun diperkirakan menjadi sekitar Rp 22 juta.
“Rp 20 juta sekian, dan ada tambahan tunjangan istri dan anak. Itu ditotal-total Rp 22 juta,” jelasnya.
Dasar Perhitungan Pensiun
Taspen menjelaskan perannya berada pada tahap pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun. Penetapan bagi penerima pensiun tetap memerlukan Keputusan Presiden yang diterbitkan melalui Sekretariat Negara.
“Pensiun Gibran sesuai pedoman 100% dari gaji terakhir. Kewenangan Taspen itu sebagai pihak yang memberikan saja,” kata Tatan.
Ia menambahkan penetapan resmi menjadi dasar bagi Taspen untuk menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, pembayaran dilakukan setelah dokumen keputusan tersebut diterbitkan.
“Nanti akan ada penetapan dari Keputusan Presiden yang dikeluarkan dari Sekretariat Negara. Dari surat itu, Taspen melaksanakan kewajibannya,” ujar Tatan.
Taspen menegaskan informasi mengenai nominal tersebut disampaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Prosedur administrasi dan penetapan resmi tetap menjadi bagian dari mekanisme pembayaran pensiun.
“Yang kami sampaikan ini semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Pernyataan itu menekankan bahwa pelaksanaan pembayaran mengikuti dasar aturan yang ditetapkan.
Opsi Kanal Pembayaran
Selain membahas pensiun Gibran, Taspen juga menyoroti kemungkinan penyaluran uang pensiun melalui kanal di luar perbankan. Salah satu kanal yang disebut adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes.
Tatan mengatakan Taspen belum dapat menyampaikan keputusan terkait penggunaan Kopdes sebagai saluran pembayaran. Perseroan masih menunggu aturan yang menjadi dasar pelaksanaan skema tersebut.
“Soal uang pensiun yang diminta dibayarkan melalui channel selain perbankan, salah satunya melalui Kopdes, itu kita belum bisa kasih statement sampai diputuskan,” kata Tatan. Ia menyebut Taspen selalu berkoordinasi dan hadir ketika ada permintaan terkait pembayaran.
Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, Taspen hanya dapat membayarkan pensiun melalui bank dan kantor pos. Karena itu, kanal pembayaran melalui Kopdes belum dapat diterapkan sebelum ada ketentuan baru.
Aturan baru tersebut nantinya dapat menjadi acuan bagi Taspen maupun lembaga lain, termasuk PT Asabri (Persero). Taspen menyatakan masih menunggu terbitnya regulasi sebelum menjalankan mekanisme pembayaran di luar bank dan pos.
