Pemerintah berencana menjadikan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai persyaratan administrasi bagi aparatur sipil negara, anggota TNI, dan Polri. Dokumen tersebut akan dikaitkan dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan, serta kesempatan mengikuti pendidikan tertentu.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui mekanisme kepegawaian. Pemerintah tengah menyiapkan kesepakatan bersama tiga kementerian untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi menyatakan persyaratan itu dapat diterapkan dalam sejumlah proses karier pegawai. “Untuk misalkan naik pangkat, atau untuk salah satunya untuk bisa beberapa pendidikan dan sebagainya,” ujar Iwan kepada wartawan, dikutip Jumat (13/11/2026).
KSWP berkaitan dengan konfirmasi status pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sementara SKF menjadi dokumen yang digunakan untuk menerangkan kondisi fiskal wajib pajak dalam keperluan administrasi tertentu.
Materi Pajak dalam Pendidikan Internal
Pemerintah juga ingin memasukkan materi perpajakan ke dalam program pendidikan internal instansi pemerintah, TNI, dan Polri. Langkah ini diarahkan untuk memperluas pemahaman perpajakan di lingkungan aparatur negara.
“Bahkan kita ingin masuk materi pajak itu ke dalam Corporate University-nya instansi pemerintah, TNI, Polri,” kata Iwan. Rencana tersebut melengkapi penggunaan persyaratan fiskal dalam proses pengembangan karier ASN maupun personel TNI dan Polri.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerapan kebijakan akan menggunakan pendekatan behavioral nudging. Pendekatan itu akan disesuaikan dengan karakteristik serta riwayat kepatuhan setiap kelompok wajib pajak.
“Enggak bisa naik golongan, enggak bisa naik pangkat kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan,” kata Bimo. DJP akan memakai metode Randomized Controlled Trials atau RCT untuk menentukan bentuk pendekatan yang paling sesuai.
Menurut Bimo, jenis nudging tidak akan diberlakukan dengan pola yang sama untuk seluruh wajib pajak. “Jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” ujarnya.
Pengawasan Kepatuhan melalui CRM
DJP juga akan memanfaatkan sistem Compliance Risk Management atau CRM untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem itu mempertimbangkan kepatuhan formal, kepatuhan material, profesi, dan karakteristik penghasilan.
Pelaksanaan kebijakan direncanakan diumumkan melalui kesepakatan dan peluncuran bersama para menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan. Pengumuman tersebut akan menandai penguatan hubungan antara kepatuhan pajak dan administrasi kepegawaian.
Di sisi lain, DJP masih mengejar penerimaan pajak sekitar Rp 500 triliun dalam dua bulan terakhir 2026. Dana tersebut dibutuhkan untuk mendekati target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Untuk mendukung target itu, DJP menyiapkan kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, dan pajak minimum global. DJP juga memperkuat administrasi serta komunikasi dengan wajib pajak.
Bimo menyebut penataan jabatan fungsional meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Aktivitas audit pada periode tersebut juga meningkat sekitar 25%.
DJP turut menyempurnakan sistem Coretax dengan mengintegrasikan analitik dan kecerdasan buatan atau AI. Fitur tersebut ditujukan untuk mendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak.
