BPJPH meraih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 dalam kategori Penggerak Pelayanan Publik. Penghargaan itu diterima Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ahmad Haikal Hasan, atas kontribusinya mendorong transformasi layanan jaminan produk halal di Indonesia.
Direktur Programming IMG Muhammad Choiril Anam menyerahkan penghargaan tersebut di iNews Tower, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Pengakuan ini menyoroti pengembangan layanan halal yang diarahkan agar lebih mudah dijangkau, inklusif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Fokus pada Transformasi Layanan
Layanan jaminan produk halal punya peran yang dekat dengan kebutuhan konsumen dan pelaku usaha. Kepastian halal tidak hanya memberi informasi bagi masyarakat, tetapi juga mendukung nilai tambah produk yang beredar di pasar.
Transformasi pelayanan publik di bidang halal terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang beragam. Layanan yang makin mudah diakses diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi nasional.
Haikal menyebut penghargaan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen BPJPH dalam mempercepat perubahan layanan. Fokusnya mencakup penyelenggaraan jaminan produk halal yang inklusif dan adaptif terhadap teknologi.
Penguatan layanan sertifikasi halal menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan ekosistem halal nasional. Upaya ini juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan industri, serta perluasan akses pasar di dalam dan luar negeri.
Halal untuk Semua Kalangan
Dalam sambutannya, Haikal menekankan bahwa pengembangan ekosistem halal perlu memakai pendekatan yang terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat. Ia menilai manfaat dari sektor ini tidak seharusnya hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.
“Halal akan diterima kalau inklusif. Karena itu, saya mengubah pendekatan sosialisasi menjadi Halal for All, halal untuk semua,” ujar Ahmad Haikal Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa halal tidak hanya ditujukan untuk satu kelompok masyarakat. “Halal bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi manfaat dan peluang ekosistemnya dapat dirasakan oleh semua kalangan,” kata Haikal.
Pendekatan tersebut memperluas pemahaman bahwa halal tidak sebatas urusan pemenuhan sertifikasi. Jaminan produk halal juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang dapat membuka kesempatan usaha bagi pelaku industri dari berbagai skala.
Pelaku usaha mikro dan kecil menjadi salah satu kelompok yang dapat memperoleh peluang dari penguatan ekosistem halal. Kepastian halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mereka.
Nilai Ekonomi Industri Halal
Haikal turut menyoroti besarnya potensi ekonomi dari industri halal di Indonesia. Menurutnya, halal perlu diposisikan sebagai kekuatan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Halal bukan semata-mata persoalan sertifikasi, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi. Halal value chain Indonesia telah mencapai Rp6.400 triliun dan berkontribusi terhadap PDB,” ungkap Haikal.
Nilai rantai halal tersebut dipandang sebagai salah satu kekuatan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen. Optimalisasi potensi itu memerlukan penguatan layanan dan industri secara berkelanjutan.
BPJPH akan melanjutkan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga pemeriksa halal, serta pemangku kepentingan lain. Kolaborasi ini ditujukan untuk mendukung upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.
