Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak wajib berasal dari partai politik koalisi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto tetap harus mengusulkan dua nama calon kepada MPR RI untuk mengisi jabatan yang kosong.
Ketentuan itu merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. MPR RI kemudian akan memilih serta melantik wakil presiden baru dalam Sidang Paripurna yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
Presiden Ajukan Dua Nama
Muzani menyampaikan bahwa aturan dasar hanya mewajibkan Presiden mengajukan dua kandidat. Aturan tersebut tidak membatasi latar belakang politik dari nama-nama yang diajukan.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu,” kata Muzani usai Rapat Gabungan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan itu menegaskan posisi Presiden sebagai pihak yang memulai proses pengisian kursi wakil presiden. Dua nama tersebut nantinya menjadi dasar bagi MPR untuk menjalankan tahapan pemeriksaan dan pemilihan.
Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada Pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri itu membuat MPR menyiapkan agenda pemilihan wakil presiden baru di Kompleks Parlemen.
Koalisi Tetap Bisa Dipertimbangkan
Muzani menyebut tokoh dari partai koalisi tetap dapat masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo. Namun, pilihan itu bukan syarat yang diwajibkan oleh aturan pengisian jabatan wakil presiden.
“Saya kira Presiden mempertimbangkan itu,” tuturnya saat menjelaskan kemungkinan calon berasal dari partai pendukung pemerintah. Pertimbangan politik tersebut berjalan berdampingan dengan ketentuan konstitusional mengenai dua nama calon.
Rapat Gabungan MPR RI pada Jumat (13/11/2026) turut membahas agenda menuju pemilihan Pengganti Gibran. Rapat itu juga menetapkan jadwal Sidang Paripurna untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru.
Batas Waktu Pengajuan Calon
Tata cara pemilihan dan pelantikan wakil presiden saat jabatan kosong diatur dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024. Pengaturan itu tercantum dalam Paragraf 5 yang membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Pasal 135 mengatur MPR harus mengirim surat kepada Presiden mengenai hasil Rapat Gabungan. Surat itu menjadi bagian dari proses sebelum Presiden menyampaikan dua usulan calon wakil presiden.
Setelah menerima hasil Rapat Gabungan, Presiden wajib menyerahkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR. Pasal 136 menetapkan usulan tersebut harus diterima paling lama 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar.
MPR juga perlu membentuk tim verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 x 24 jam sebelum batas waktu pengajuan dua nama oleh Presiden. Tahap verifikasi ini menjadi bagian dari rangkaian yang harus ditempuh sebelum pemilihan dan pelantikan pada Sidang Paripurna 2 Desember 2026.
