Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan asing terkait persoalan pasar saham nasional yang disorot MSCI. Sikap tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Di sisi lain, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengingatkan risiko pelemahan rupiah hingga Rp 22.000 per dollar AS. Kekhawatiran itu muncul apabila persoalan yang berkaitan dengan klasifikasi pasar Indonesia oleh MSCI tidak segera ditangani.
Hashim menilai kegagalan mengatasi masalah tersebut dapat memengaruhi sumber pendanaan di pasar saham domestik. Risiko itu membesar bila status pasar Indonesia diturunkan menjadi standalone market.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta melihat perbedaan pernyataan Prabowo dan Hashim sebagai dua pandangan yang saling melengkapi. Prabowo menekankan kedaulatan politik, sedangkan Hashim menyoroti realitas risiko ekonomi makro dan pasar keuangan.
Menurut Nafan, penegasan Prabowo bahwa Indonesia tidak gentar menempatkan kebijakan dalam negeri dalam kerangka diplomasi ekonomi nasional. Kebijakan nasional, dalam pandangan tersebut, tidak seharusnya didikte oleh lembaga pemeringkat global.
Namun, perubahan status pasar oleh MSCI tetap dinilai membawa konsekuensi teknis dan sistemik yang perlu diantisipasi. Degradasi status berpotensi memicu arus modal keluar dalam jumlah besar, terutama dari dana investasi pasif global yang mengikuti indeks MSCI.
Arus dana keluar dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan risiko kerugian bagi investor domestik, termasuk investor ritel. Karena itu, Nafan menilai kedua pandangan tersebut bermuara pada kebutuhan pembenahan tata kelola pasar modal nasional.
Nafan menjelaskan perhatian utama MSCI berkaitan dengan integritas dan transparansi transaksi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Salah satu persoalan yang disorot ialah dugaan manipulasi harga saham atau saham gorengan.
Praktik tersebut melibatkan rekayasa volume dan harga transaksi oleh oknum tertentu untuk menciptakan gambaran semu atas aktivitas perdagangan suatu emiten. Kondisi itu dapat membuat penilaian terhadap harga dan likuiditas saham menjadi tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
“Masalah utama yang disorot oleh MSCI berpusat pada integritas dan transparansi transaksi di BEI. MSCI menggarisbawahi maraknya praktik manipulasi harga saham atau “saham gorengan”, yakni rekayasa volume dan harga yang dilakukan oknum tertentu untuk menciptakan gambaran semu atas suatu emiten,” ujar Nafan.
Selain itu, terdapat persoalan konsentrasi kepemilikan saham atau High Shareholding Concentration yang dinilai belum transparan. Sejumlah saham dapat terlihat memiliki porsi saham publik atau free float memadai, tetapi kepemilikannya diduga tersembunyi melalui entitas terafiliasi dan rekening nominee.
Struktur seperti itu membuat jumlah saham yang benar-benar beredar di publik sulit diidentifikasi secara akurat. Nafan menyebut kondisi tersebut dapat mengaburkan gambaran kepemilikan manfaat sebenarnya pada suatu emiten.
Otoritas Jasa Keuangan dan BEI dinilai memegang tanggung jawab besar sebagai regulator serta pengawas pasar modal. Tanggung jawab juga melekat pada emiten dan oknum pelaku pasar yang diduga memanfaatkan celah regulasi untuk keuntungan sepihak.
Pembuktian hukum menjadi lebih rumit ketika transaksi melibatkan rekening nominee, akun cangkang, dan pihak lintas yurisdiksi atau offshore. Keterlambatan penanganan dugaan manipulasi harga saham juga dikaitkan dengan kendala teknis dan struktural tersebut.
Pengawasan pasar modal selama ini dinilai masih cenderung reaktif, misalnya penghentian sementara perdagangan saham setelah harga naik atau turun drastis. Nafan mendorong penguatan transparansi kepemilikan saham, pengawasan transaksi, serta penerapan sanksi lebih tegas agar dugaan manipulasi dapat dideteksi lebih dini.
