Ketua Umum Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mendorong pemerintah memperluas insentif untuk truk dan bus listrik. Usulan ini menempatkan kendaraan niaga sebagai penerima dukungan yang setara dengan mobil listrik penumpang.
Moeldoko menilai langkah tersebut penting karena kendaraan komersial memakai bahan bakar minyak dalam jumlah besar. Armada truk dan bus juga menghasilkan emisi karbon tinggi akibat intensitas operasionalnya.
Periklindo sudah mengirim surat resmi kepada pemerintah terkait usulan keringanan untuk kendaraan komersial berbasis baterai. Organisasi itu berharap truk dan bus listrik masuk dalam cakupan kebijakan insentif berikutnya.
Skema yang diajukan mengacu pada pemotongan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bagi mobil listrik penumpang. “Kita menyampaikan surat kepada pemerintah, nanti kalau ada pemberian insentif supaya kendaraan komersil itu dimasukkan,” tutur Moeldoko.
Ia berharap bentuk keringanan tersebut dapat mengikuti pola insentif kendaraan penumpang. “Bentuknya sama dengan passenger ya, pengurangan dari yang 10% itulah,” pungkasnya.
Truk Belum Mendapat Insentif
Saat ini, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk kendaraan niaga masih terbatas pada bus listrik. Bus yang memperoleh fasilitas itu wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 40 persen.
Truk listrik belum menerima insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah. Perbedaan perlakuan tersebut menjadi alasan Periklindo mendorong perluasan kebijakan bagi kendaraan niaga listrik.
Dukungan terhadap kendaraan listrik komersial juga dikaitkan dengan upaya mengurangi beban subsidi BBM. Moeldoko menilai segmen komersial punya kontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon sekaligus konsumsi bahan bakar fosil.
“Masalah pengurangan subsidi. Yang kedua orientasinya itu penyumbang atau pengurangan CO2, maka sebenarnya komersil itu kontribusinya besar,” kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kaitan dengan Emisi dan ODOL
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut sekitar 22% emisi karbon berasal dari sektor transportasi. Dalam sektor itu, truk disebut menjadi penyumbang emisi terbesar dari akumulasi emisi transportasi.
Kondisi tersebut membuat elektrifikasi armada logistik dipandang relevan untuk strategi pengurangan emisi. AHY juga menghubungkan insentif konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik dengan penanganan truk over dimension over load atau ODOL.
“Oleh karena itu, kita sedang upayakan strategi yang benar-benar bisa mengurangi penggunaan kendaraan ODOL, termasuk memberikan insentif kepada mereka untuk melakukan konversi kendaraan-kendaraan ODOL tadi menjadi kendaraan-kendaraan yang lebih sesuai dengan standar, dan lebih bagus lagi,” ujar AHY dalam acara Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2026 di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurut AHY, kendaraan logistik berbasis listrik dapat menjadi salah satu pilihan dalam strategi tersebut. Opsi itu dapat mencakup kendaraan berbasis listrik, baik kereta maupun kontainer lainnya.
Aturan insentif mobil dan bus listrik sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Regulasi itu mengatur PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan bus tertentu yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2023.
