Indonesia perlu mempertegas aturan pidana suap terhadap pejabat publik asing untuk memenuhi standar Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Ketentuan itu menjadi salah satu agenda penting dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh.
Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh OECD pada 2028. Saat ini, prosesnya sudah memasuki peninjauan teknis yang menguji kesesuaian regulasi, kebijakan, dan tata kelola nasional.
Pengaturan tersebut dibutuhkan karena kegiatan usaha kini banyak melibatkan transaksi lintas negara. Instrumen hukum nasional dinilai perlu menjangkau praktik suap yang menyasar pejabat publik asing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi atau UNCAC sekitar 20 tahun lalu. Namun, aturan nasional mengenai penyuapan kepada pejabat publik asing masih perlu dipenuhi dalam agenda aksesi OECD Indonesia.
Airlangga menekankan pentingnya pencegahan korupsi dalam aktivitas usaha. “Kalau ratifikasi kan kita sudah lakukan. Kemudian yang juga perlu lkita akukan agar business practices itu tidak melakukan foreign corruption practices,” kata Airlangga, Jumat (23/10/2026).
Progres Peninjauan Teknis
Pemerintah telah menyerahkan tanggapan atas evaluasi di 20 dari total 24 sektor yang diperiksa OECD. Airlangga memperkirakan tingkat pemenuhan keseluruhan standar itu telah mencapai sekitar 80%.
Peninjauan teknis menjadi tahap yang menentukan karena OECD menilai berbagai aspek kebijakan dan tata kelola Indonesia. Pemeriksaan itu tidak hanya mencakup agenda antikorupsi, tetapi juga standar pemerintahan serta ekonomi.
Sektor kesehatan masih disebut sebagai salah satu bidang yang membutuhkan pembenahan lanjutan. Pemerintah perlu menyelesaikan sejumlah penyesuaian agar seluruh sektor yang diperiksa sejalan dengan standar organisasi tersebut.
Revisi UU Tipikor
Pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor menjadi salah satu jalur yang dikaji pemerintah untuk mengatur suap pejabat asing. Revisi undang-undang itu telah masuk Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025–2029.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menyerahkan rekomendasi pembaruan UU Tipikor kepada Kementerian Hukum pada 4 Februari 2026. Rekomendasi itu diarahkan untuk memperjelas dasar hukum penindakan terhadap suap kepada pejabat publik asing.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pembaruan regulasi diperlukan untuk merespons Pasal 16 UNCAC. Pasal tersebut mendorong negara mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing.
“Dalam UNCAC, khususnya Pasal 16, negara didorong mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kita perlu respons secara konkret dalam pembaruan regulasi nasional,” kata Setyo pada Jumat (13/2/2026).
Aturan yang lebih jelas akan memperkuat kerangka pemberantasan korupsi Indonesia dalam praktik bisnis lintas negara. Langkah itu juga berkaitan langsung dengan standar yang dievaluasi OECD selama proses aksesi berlangsung.
