BSU 2026 senilai Rp 900.000 dijadwalkan disalurkan pada November hingga Desember. Bantuan ini dihitung Rp 300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember, lalu dibayarkan sekaligus.
Pekerja yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan belum otomatis menerima bantuan tersebut. Pemerintah tetap menetapkan penerima berdasarkan kriteria dan data yang tersedia.
Penyaluran dana tidak selalu masuk ke rekening semua penerima pada hari yang sama. Karena itu, pekerja perlu memeriksa informasi melalui kanal resmi dan transaksi rekening masing-masing.
Tanda Dana Sudah Masuk
Indikator paling jelas adalah saldo rekening bertambah sebesar Rp 900.000. Penerima melalui bank penyalur bisa memeriksa saldo lewat aplikasi perbankan, mesin ATM, atau layanan bank yang tersedia.
Mutasi rekening juga perlu dicek agar dana masuk tidak keliru dianggap sebagai BSU. Riwayat transaksi biasanya memuat tanggal, nominal, dan keterangan transfer yang bisa dicocokkan.
- Notifikasi dana masuk dari aplikasi bank dapat menjadi petunjuk awal penyaluran.
- Status penyaluran dapat dipantau melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id setelah fasilitas pengecekan diumumkan.
- Penerima melalui PT Pos Indonesia perlu mengikuti mekanisme pengambilan yang diumumkan pihak terkait.
Kode QR atau notifikasi pada aplikasi Pospay tidak otomatis berarti bantuan sudah tersedia. Penerima tetap perlu menunggu pemberitahuan resmi dari pihak yang menangani penyaluran.
Kriteria Penerima
Penerima bantuan harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Mereka juga tercatat sebagai peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
Syarat berikutnya adalah menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan. Batas ini dapat mengikuti upah minimum di wilayah kerja bagi pekerja pada daerah dengan ketentuan tertentu.
Pekerja di wilayah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta dapat menggunakan batas upah minimum kabupaten atau kota. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh, sedangkan daerah tanpa UMK memakai acuan UMP dengan ketentuan serupa.
Data upah yang dipakai bukan semata-mata gaji terkini yang diterima pekerja. Pemerintah menggunakan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.
ASN, prajurit TNI, serta anggota Polri tidak termasuk kelompok penerima. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Jalur Penyaluran dan Pemantauan
Ketentuan program ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan itu menjadi perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Penyaluran direncanakan lewat bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar sendiri karena data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan, “BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp 900.000 dibayarkan sekaligus.”
Status kepesertaan bisa diperiksa melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Jika data diri maupun perusahaan tidak sesuai, pekerja dapat menghubungi HRD atau pemberi kerja untuk memastikan data yang dilaporkan benar.
Pekerja yang mengalami kendala kepesertaan dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan di nomor 175. Informasi mengenai BSU juga tersedia melalui pusat layanan Kemenaker di nomor 1500 630.
Masyarakat perlu menghindari tautan atau pesan yang meminta PIN, kata sandi, data pribadi, maupun kode OTP dengan alasan pencairan bantuan. BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri dan tidak mengenakan biaya pendaftaran.
