Advertisement

CREA Perkirakan Asap Karhutla Renggut 3.560 Jiwa, Kalimantan Menanggung Risiko Tertinggi

Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla diperkirakan menjadi penyebab 3.560 kematian di Indonesia pada September 2026. Perhitungan itu menjadikan karhutla sebagai penyumbang terbesar dari total proyeksi 5.310 kematian terkait polusi udara secara nasional.

Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat polusi udara kronis dari emisi industri dan perkotaan diproyeksikan menyebabkan 1.750 kematian lainnya. Data tersebut menunjukkan beban kesehatan akibat polusi tidak hanya berasal dari kebakaran lahan, tetapi juga dari sumber emisi di kawasan urban.

Risiko kematian tertinggi akibat asap karhutla terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Empat provinsi tersebut mencatatkan total estimasi 1.470 kematian, sedangkan lima provinsi di Sumatra mencapai 1.420 kematian.

Kalimantan menjadi wilayah dengan dampak paling berat karena sebagian besar penduduknya terpapar kualitas udara buruk. Sebanyak 14 juta jiwa atau hampir 80 persen populasi di kawasan ini menghirup udara tidak sehat hingga berbahaya pada September.

Jumlah penduduk terdampak di Kalimantan meningkat dari 12,3 juta jiwa pada Agustus. Di Sumatra, paparan udara buruk dialami sekitar 31,4 juta jiwa atau hampir separuh penduduknya.

Jawa juga menghadapi dampak signifikan dengan 23,8 juta penduduk terdampak kualitas udara yang buruk. Secara nasional, jumlah masyarakat yang menghirup udara tidak sehat hingga berbahaya mencapai 57,8 juta jiwa pada September.

Lonjakan PM2,5 di Kalimantan

Kadar rata-rata PM2,5 nasional pada September mencapai 36 mikrogram per meter kubik. Angka itu tujuh kali lebih tinggi daripada batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik.

Lonjakan paling tajam terjadi di Kalimantan dengan rata-rata PM2,5 mencapai 120 mikrogram per meter kubik. Sumatra mencatat rata-rata 51 mikrogram per meter kubik, sementara Jawa berada di angka 26 mikrogram per meter kubik.

Meski rata-rata PM2,5 di Jawa lebih rendah dibanding Kalimantan dan Sumatra, kawasan ini tetap menghadapi risiko asap kiriman. Perubahan pola angin pada akhir tahun dapat membawa polutan dari Kalimantan ke wilayah berpenduduk padat tersebut.

Analis CREA Katherine Hasan menilai peningkatan kebakaran di sejumlah wilayah telah mengubah pola risiko kematian terkait polusi udara. Di Jawa, polusi udara non-karhutla tetap menjadi penyebab utama kematian, khususnya pada wilayah perkotaan padat penduduk.

Namun demikian, meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua telah menggeser penyebab utama kematian terkait polusi udara dari polusi urban ke asap karhutla yang beracun, kata Katherine dalam siaran pers, Kamis (29/10/2026). Pernyataan itu menyoroti perubahan ancaman kesehatan ketika intensitas kebakaran meningkat di berbagai pulau.

Kasus ISPA Bertambah

Dampak buruk kualitas udara juga terlihat pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Data Kementerian Kesehatan hingga 21 Oktober mencatat 333.470 kasus ISPA di tujuh provinsi yang terdampak karhutla.

Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, masing-masing mendekati 75.000 kasus. Anak berusia di bawah lima tahun menyumbang hampir seperempat dari total kasus, yakni 75.172 kasus.

Dokter spesialis paru Agus Dwi Susanto menyatakan paparan polusi berulang dalam jangka panjang dapat merusak fungsi paru. Kondisi tersebut juga dapat memicu ISPA berulang hingga Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau PPOK.

Dalam kondisi tertentu, paparan polutan udara juga berkaitan dengan risiko terjadinya fibrosis paru hingga kanker paru, kata Agus. Ia menekankan bahwa polusi udara perlu dipandang sebagai ancaman kesehatan publik yang memerlukan pencegahan dan pengendalian sumber pencemaran secara serius.

CREA mendorong pemerintah mengubah penanganan karhutla dari pemadaman reaktif menjadi pemulihan lahan gambut yang ketat. Lembaga itu juga merekomendasikan penguatan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal serta standar emisi lebih ketat bagi industri, transportasi, dan pembangkit listrik.

Back to top button