Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk atau angkutan barang tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pengemudi. Kondisi kendaraan, perawatan armada, tanggung jawab pemilik, hingga pengawasan operasional turut menentukan tingkat keselamatan di jalan.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menilai penanganan perkara kecelakaan perlu menelusuri seluruh rantai operasional. Pemeriksaan juga perlu mencakup kelaikan kendaraan dan proses penerbitan Surat Izin Mengemudi atau SIM.
Djoko menilai kepolisian tidak seharusnya terburu-buru menetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam setiap kecelakaan angkutan barang. Pengemudi pada dasarnya menjalankan tugas yang diberikan oleh pemilik angkutan.
"Dalam kasus kecelakaan angkutan barang, kepolisian seharusnya tidak tergesa-gesa menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Pengemudi pada dasarnya hanya menjalankan tugas atas perintah pemilik angkutan," kata Djoko.
Menurut dia, tanggung jawab hukum juga perlu diarahkan kepada pemilik angkutan dan pemilik barang apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan armada. Hal itu terutama berlaku bila kendaraan telah lama mengabaikan uji KIR atau uji laik kendaraan berkala.
"Tanggung jawab hukum seharusnya juga dibebankan kepada pemilik angkutan dan pemilik barang, terutama jika terbukti kendaraan tersebut telah lama mengabaikan uji KIR atau uji laik kendaraan berkala (wajib setiap 6 bulan)," ujarnya. Ia menegaskan bahwa kesalahan utama dalam kondisi tersebut berada pada pihak manajemen atau pemilik angkutan.
Evaluasi SIM dan Kompetensi Pengemudi
Penyelidikan kecelakaan, menurut Djoko, juga dapat mencakup instansi yang menerbitkan SIM bagi pengemudi. Langkah itu diperlukan untuk memastikan penerbitan maupun perpanjangan SIM dilakukan sesuai prosedur operasional standar.
Evaluasi proses SIM penting untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang dapat memengaruhi kompetensi pengemudi. Kompetensi pengemudi tetap menjadi bagian dari faktor keselamatan, tetapi bukan satu-satunya unsur yang harus diperiksa.
Perawatan Armada dan Uji KIR
Persoalan teknis kendaraan menjadi perhatian khusus pada armada pengangkut semen, termasuk truk jenis flat deck, molen, hi-blow, dan trailer. Data yang dipaparkan Djoko dari Dinas Perhubungan Jawa Timur pada 2026 menunjukkan masih ada armada yang tidak menjalani uji KIR serta kurang memperoleh perawatan berkala.
Perawatan sistem pengereman dan komponen kendaraan lain menjadi bagian penting untuk menjaga kendaraan tetap laik jalan. Gangguan seperti rem blong dapat berkaitan dengan pengabaian pemeliharaan, bukan hanya tindakan pengemudi ketika kendaraan sudah beroperasi.
Keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan juga disebut sebagai persoalan yang perlu dibenahi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan atau SMK dinilai belum berjalan optimal pada sebagian pengelola angkutan.
Sebagian pengemudi, operator, dan mekanik belum memahami fungsi serta perawatan sistem pengereman dan komponen teknis kendaraan secara menyeluruh. Latar belakang pendidikan mekanik yang umumnya sebatas SMK, ditambah ketergantungan pada pengetahuan turun-temurun, membuat penguasaan teknologi kendaraan modern belum optimal.
Pengawasan Rute dan Waktu Operasional
Selain kondisi kendaraan dan kompetensi pengemudi, operasional truk pengangkut material bangunan juga perlu diawasi. Pengoperasiannya harus mengacu pada Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalin yang memuat ketentuan rute serta batas waktu perjalanan.
Pada sejumlah ruas jalan padat, pemerintah daerah dan kepolisian telah menerapkan pembatasan waktu bagi angkutan barang tertentu. Kendaraan tersebut hanya diperbolehkan melintas pada malam hari saat arus lalu lintas lebih lengang.
Pemilik bangunan dan kontraktor pelaksana proyek juga perlu diperiksa untuk memastikan pengangkutan material mengikuti rekomendasi Andalalin. Penanganan kecelakaan angkutan barang perlu mencakup pemilik kendaraan, perawatan armada, kompetensi pengemudi, serta kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas.
