Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk periode Oktober-Desember belum disalurkan kepada pekerja atau buruh. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan pencairan masih menunggu penyelesaian proses administrasi di Kementerian Keuangan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta masyarakat menunggu informasi resmi terkait perkembangan program tersebut. Ia menyebut proses administrasi masih berlangsung sebelum bantuan dapat disalurkan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli pada Sabtu (14/11/2026).
Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan untuk penerima yang lolos persyaratan. Total dana yang akan diterima setiap pekerja adalah Rp 900.000 dan direncanakan dibayarkan sekaligus untuk periode Oktober-Desember 2026.
Fitur Cek NIK Belum Dibuka
Sejumlah pekerja juga menantikan pembukaan layanan pengecekan status penerima menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Portal resmi BSU Kemnaker telah menampilkan menu “Cek NIK Penerima”, tetapi fitur tersebut belum dapat digunakan untuk memasukkan data NIK.
Saat menu pengecekan dipilih, pengunjung belum memperoleh informasi mengenai status penerima bantuan. Halaman tersebut justru mengarahkan pengguna ke bagian akhir situs.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Agatha Widianawati membenarkan mekanisme pengecekan NIK belum dibuka. Menurutnya, layanan itu belum tersedia karena proses BSU masih berjalan.
“Karena BSU-nya masih berproses, jadi pengecekan NIK juga belum (bisa) dibuka,” ujar Agatha kepada Kompas.com pada Sabtu (14/11/2026).
Kemnaker belum menyampaikan jadwal rinci pencairan maupun mekanisme penyaluran terbaru. Pekerja diminta memantau informasi melalui portal resmi Kemnaker dan tidak mengandalkan keterangan dari saluran yang tidak terverifikasi.
Yassierli juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program bantuan tersebut. Pekerja sebaiknya tidak memberikan NIK, nomor rekening, atau data pribadi melalui tautan yang tidak dapat dipastikan keasliannya.
Syarat Penerima Bantuan
Ketentuan penerima BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah sampai dengan Agustus 2026.
Batas upah penerima paling banyak Rp 3.500.000 per bulan atau mengikuti upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota. Untuk wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
- Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah sampai dengan Agustus 2026.
- Memiliki upah sesuai batas yang ditetapkan pemerintah.
- Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran dilakukan.
Upah yang digunakan sebagai dasar penetapan berasal dari laporan terakhir perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Pengkinian data melalui aplikasi JMO atau layanan BPJS Ketenagakerjaan tidak otomatis menjadikan peserta sebagai penerima bantuan. Pembaruan tersebut bertujuan melengkapi informasi calon penerima, sedangkan penetapan tetap bergantung pada seluruh syarat program.
Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun. Penyaluran BSU 2026 diarahkan melalui rekening bank penerima, sementara pekerja tetap perlu memastikan data kepesertaan dan upah yang dilaporkan perusahaan telah sesuai.
