Penyaluran Program Keluarga Harapan atau PKH tahap keempat berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2026. Masyarakat dapat memeriksa status penerima bantuan sosial untuk November 2026 melalui ponsel secara online.
Penetapan penerima manfaat dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Data kelayakan mengacu pada kriteria desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan. Bantuan tunai ini disalurkan bertahap dalam satu tahun melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau PT Pos Indonesia.
Program tersebut ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga kurang mampu. PKH juga diarahkan untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dasar, serta layanan keuangan formal.
Cara Cek Status PKH Melalui Situs
Pengecekan dapat dilakukan melalui portal resmi cekbansos.kemensos.go.id menggunakan NIK pada KTP. Pastikan data NIK yang dimasukkan sesuai dengan dokumen kependudukan yang masih aktif.
- Akses portal cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di ponsel.
- Masukkan NIK KTP yang valid pada kolom tersedia.
- Ketik kode verifikasi atau captcha yang muncul di layar.
- Tekan tombol “CARI DATA” untuk melihat hasil pencarian.
Apabila terdaftar, sistem akan menampilkan identitas penerima manfaat beserta status bantuan. Kolom PKH akan menunjukkan status “YA” bagi data yang tercatat sebagai penerima.
Pengecekan Lewat Aplikasi dan Kantor Setempat
Masyarakat juga dapat memakai aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Pengguna perlu mendaftarkan akun terlebih dahulu apabila belum memiliki akses.
Setelah masuk ke aplikasi, pengguna dapat membuka menu “Cek Bansos” dan memasukkan NIK KTP. Sistem akan menampilkan rincian penerima, jenis bantuan, serta periode pencairan yang sedang aktif.
Warga yang terkendala akses internet dapat mendatangi kantor Dinas Sosial, kelurahan, atau desa setempat. Operator dapat membantu memeriksa NIK pada basis data Kemensos, sementara RT/RW juga dapat menjadi tempat konfirmasi awal.
Kriteria Penerima PKH
Penerima PKH harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan e-KTP dan kartu keluarga aktif. Keluarga juga perlu masuk kategori miskin atau rentan miskin yang tercatat dalam DTSEN.
ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tidak termasuk kriteria penerima program ini. Calon penerima juga tidak sedang memperoleh bantuan sosial sejenis dari kementerian atau lembaga lain.
Dalam keluarga penerima, setidaknya terdapat satu komponen yang menjadi sasaran program. Komponen itu meliputi ibu hamil atau menyusui, anak usia dini, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat.
Anak usia dini atau balita dibatasi maksimal dua anak dalam satu keluarga. Untuk komponen pendidikan, kategori yang tercakup adalah siswa SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Besaran Bantuan Berdasarkan Komponen
| Komponen | Besaran per Tahun | Besaran per Tahap |
|---|---|---|
| Ibu hamil/nifas | Rp3.000.000 | Rp750.000 |
| Anak usia dini 0-6 tahun | Rp3.000.000 | Rp750.000 |
| Siswa SD/sederajat | Rp900.000 | Rp225.000 |
| Siswa SMP/sederajat | Rp1.500.000 | Rp375.000 |
| Siswa SMA/sederajat | Rp2.000.000 | Rp500.000 |
| Penyandang disabilitas berat | Rp2.400.000 | Rp600.000 |
| Lansia 60 tahun ke atas | Rp2.400.000 | Rp600.000 |
| Korban pelanggaran HAM berat | Rp10.800.000 | Rp2.700.000 |
Nominal bantuan PKH berbeda sesuai komponen yang terdapat dalam keluarga penerima manfaat. Hasil pengecekan melalui kanal resmi menjadi cara untuk memastikan status kepesertaan dan bantuan yang sedang aktif.
