Kecelakaan yang melibatkan truk atau kendaraan angkutan barang kerap dikaitkan dengan kelalaian pengemudi. Namun, keselamatan angkutan barang juga dipengaruhi kondisi kendaraan, tanggung jawab perusahaan, kompetensi, dan kesejahteraan sopir.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Beban besar di jalan tidak selalu sebanding dengan kondisi kerja dan penghasilan yang diterima pengemudi.
Penghasilan dan Akses Pelatihan
Sepanjang 2024, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan melakukan pemetaan lapangan serta diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan. Pengamatan dan wawancara terhadap pengemudi angkutan umum menunjukkan rata-rata usia pengemudi berada pada rentang 40 hingga 55 tahun.
Temuan tersebut juga mencatat masih ada pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak sesuai golongan SIM yang dimiliki. Sebagian pengemudi memperoleh SIM tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
Djoko mengatakan biaya pendidikan dan pelatihan selama ini dibebankan kepada perusahaan. Menurutnya, biaya tersebut dinilai terlalu berat apabila harus ditanggung sendiri oleh pengemudi.
"Biaya diklat selama ini murni dibebankan kepada perusahaan karena dirasa terlalu berat oleh pengemudi jika harus dibayar sendiri," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11/2026).
Minimnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi kompetensi turut memengaruhi pemahaman pengemudi. Djoko menyebut masih rendahnya pemahaman itu membuat pentingnya sertifikasi belum sepenuhnya disadari.
"Minimnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi kompetensi membuat pemahaman pengemudi terhadap pentingnya hal tersebut masih sangat rendah," ujarnya.
Persoalan kompetensi berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi para sopir truk. Penghasilan bulanan pengemudi disebut berkisar Rp 1 juta hingga Rp 4 juta, yang masih berada di bawah standar upah minimum daerah.
Kondisi itu membuat peningkatan kompetensi tidak cukup ditempuh melalui kewajiban sertifikasi semata. Perusahaan dan pemerintah juga perlu memperhatikan akses pendidikan serta kemampuan pengemudi untuk mengikuti pelatihan.
Jumlah Pengemudi Terus Menurun
Komisi Nasional Keselamatan Transportasi pada 2024 mencatat sejumlah persoalan pada pengemudi angkutan umum dan barang. Salah satu yang disorot ialah jumlah pengemudi bus dan truk yang terus menurun.
Rasio jumlah pengemudi terhadap kendaraan yang beroperasi bahkan disebut telah memasuki zona bahaya atau danger zone. Situasi tersebut dapat meningkatkan risiko keselamatan lalu lintas ketika kebutuhan pengemudi tidak sebanding dengan kendaraan yang beroperasi.
Keterbatasan jumlah pengemudi juga memunculkan praktik pengemudi bus mengoperasikan truk atau sebaliknya. Padahal, kedua jenis kendaraan membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang berbeda.
Selain ketersediaan tenaga kerja, kemampuan pengemudi dalam memanfaatkan teknologi modern pada bus dan truk masih menjadi perhatian. KNKT juga menyoroti kecakapan pengemudi dalam mendeteksi kondisi kendaraan yang tidak layak atau mengalami kerusakan sejak dini.
Pengemudi memegang peran penting dalam mengenali potensi masalah kendaraan sebelum kendaraan digunakan di jalan raya. Karena itu, peningkatan keselamatan angkutan barang memerlukan perhatian pada kelayakan kendaraan, kompetensi kerja, pelatihan, serta kesejahteraan pengemudi.
