Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyiapkan langkah hukum terhadap perusahaan Malaysia dan Singapura yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Upaya itu diarahkan pada perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kabut asap lintas batas.
Koordinator Pengkampanye WALHI Uli Arta Siagian menyatakan organisasinya mempertimbangkan gugatan terhadap perusahaan Singapura di pengadilan negeri di Jakarta. WALHI juga membuka kemungkinan mengajukan perkara langsung di Singapura dengan menyasar perusahaan induk, bukan hanya anak usaha yang beroperasi di Indonesia.
Uli mengatakan WALHI masih membahas rencana tersebut bersama konsultan dan akan menggunakan bantuan pengacara internasional. Langkah itu ditujukan untuk membangun kasus terhadap holding company di Singapura.
“Kami masih membahas ini dengan konsultan, dan kami akan menyewa pengacara internasional untuk membantu membangun kasus kami terhadap holding company di Singapura,” kata Uli dalam diskusi kelompok advokasi Malaysia, Monitoring Sustainability of Globalisation atau MSN. Pernyataan itu dikutip Free Malaysia Today, Senin (26/10/2026).
Hambatan Penegakan Hukum Lintas Batas
WALHI masih menyusun dasar hukum gugatan dan mengumpulkan data mengenai sejauh mana keterlibatan perusahaan Malaysia dalam kebakaran yang berkontribusi terhadap kabut asap. Salah satu hambatannya adalah kerangka hukum ASEAN yang dinilai belum kuat untuk menangani pencemaran asap lintas negara.
Berdasarkan laporan WALHI pada 2022, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 tidak memiliki mekanisme penegakan hukum. Perjanjian itu lebih mengandalkan konsultasi serta negosiasi antarnegara ketika asap berdampak ke wilayah negara lain.
Direktur MSN Charles Santiago menyebut Singapura pernah menghadapi persoalan serupa pada 2015 saat berupaya memperoleh informasi dari pemerintah daerah di Indonesia. Informasi itu diperlukan dalam upaya penerapan Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act.
“Karena tidak ada tanggapan, tidak ada dasar untuk mengajukan tuntutan bahkan terhadap perusahaan dari negara mereka sendiri, sehingga kasusnya runtuh,” kata Charles. Kondisi tersebut menggambarkan kendala akses data dan koordinasi dalam penanganan perkara lintas yurisdiksi.
21 Perusahaan Disebut Memiliki Keterkaitan Malaysia
Rencana gugatan muncul setelah WALHI memetakan perusahaan yang disebut berkaitan dengan karhutla di Indonesia. Dalam analisis yang dikutip New Straits Times, WALHI menyebut sedikitnya 21 pemegang konsesi di Indonesia dengan titik panas merupakan anak perusahaan atau berafiliasi dengan kelompok usaha asal Malaysia.
Data satelit dalam laporan itu mendeteksi sedikitnya 30.927 titik panas di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Hampir 50 persen titik panas tersebut berada di dalam konsesi yang dioperasikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kehutanan.
Kalimantan Barat mencatat konsentrasi titik panas tertinggi, yaitu 9.529 titik, sedangkan Kalimantan Tengah mencatat 7.141 titik. Kebakaran di wilayah terdampak disebut membuat Indeks Standar Pencemar Udara mencapai kategori tidak sehat hingga berbahaya.
WALHI menilai persoalan kebakaran tidak hanya dapat dipandang sebagai kelalaian teknis perusahaan lokal pemegang izin. Organisasi itu memandang masalah tersebut bersifat struktural karena melibatkan kelompok usaha induk yang mengendalikan kebijakan operasional dan memperoleh keuntungan dari penguasaan lahan.
WALHI mendesak pemerintah serta kementerian terkait meninjau izin, menerapkan pembatasan administratif, menghentikan sementara operasi, hingga mencabut izin konsesi perusahaan yang berulang kali mengalami kebakaran. Laporan WALHI juga menyebut konsesi berisiko tinggi yang dikendalikan modal asing dan konglomerasi dengan induk atau pemegang saham di Singapura, Hong Kong, British Virgin Islands, serta Samoa.
Greenpeace Indonesia dan Pantau Gambut pada 5 Oktober juga menuding perusahaan perkebunan asal Malaysia dan Singapura termasuk di antara 20 entitas yang terkait dengan kebakaran hutan. Tuduhan itu mengacu pada dataset sumber kabut asap untuk periode 1 Agustus hingga 1 Oktober.
Pemerintah Malaysia sebelumnya membantah keterlibatan perusahaan perkebunan Malaysia dalam kebakaran yang memicu kabut asap. Juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil pada 16 Oktober mengatakan pengecekan menunjukkan sebagian besar kebakaran yang terpantau di Indonesia berada di luar konsesi perusahaan Malaysia.
WALHI menilai ketiadaan perusahaan Malaysia dalam daftar pihak yang diidentifikasi pemerintah Indonesia tidak otomatis membuktikan tidak ada keterlibatan. Organisasi tersebut mendorong penyelidikan menyeluruh untuk menelusuri keterkaitan pemilik, pengendali, dan kegiatan operasional di konsesi yang terdeteksi memiliki titik panas.
