Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan negaranya siap menindak perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Langkah itu mencakup perusahaan yang terdaftar di Singapura.
Komitmen tersebut disampaikan Vivian dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Kedua negara juga menyepakati pembentukan satuan tugas bersama atau Joint Task Force untuk memperkuat koordinasi penanganan masalah tersebut.
Vivian mengatakan Singapura akan memakai seluruh instrumen hukum dan regulasi yang tersedia untuk mencegah pelanggaran berulang. Pemerintahnya juga membuka kemungkinan penggunaan langkah hukum, regulasi, dan ekonomi terhadap perusahaan yang terkait.
“Kami akan menggunakan setiap kewenangan hukum dan regulasi yang ada, dan kami siap menggunakan berbagai langkah hukum, regulasi, dan ekonomi untuk mencegah pelanggaran oleh perusahaan di masa depan,” kata Vivian. Pernyataan itu tercantum dalam transkrip resmi Kementerian Luar Negeri Singapura.
Koordinasi dan Pertukaran Informasi
Menurut Vivian, Joint Task Force akan membuat koordinasi tindakan serta pertukaran informasi antara Indonesia dan Singapura menjadi lebih erat. Ia berharap mekanisme itu dapat memberi efek jera kepada perusahaan yang melanggar aturan.
Arrmanatha menyatakan satuan tugas bersama dapat membantu kedua negara berbagi informasi dan mengumpulkan bukti lintas negara. Mekanisme tersebut juga dapat membuka peluang pemulihan aset dari perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran, jika memungkinkan.
“Tidak boleh ada perbatasan yang melindungi mereka yang mendapat keuntungan dari membakar hutan kita,” ujar Arrmanatha. Singapura juga menawarkan data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran untuk mendukung upaya Indonesia.
Indonesia menyambut tawaran itu sebagai peluang memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas karhutla Indonesia. Arrmanatha menyebut pemerintah Indonesia sedang menjalankan penyelidikan nasional secara terkoordinasi dan ketat.
Ratusan individu serta lebih dari 50 perusahaan telah dan sedang diselidiki maupun dituntut dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Sebagian pihak telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia.
“Kami akan menggunakan kekuatan penuh hukum untuk memastikan mereka yang mendapat keuntungan dari kebakaran harus bertanggung jawab atas kebakaran tersebut,” kata Arrmanatha. Pemerintah Indonesia menegaskan pertanggungjawaban hukum harus menjangkau pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik pembakaran.
Penyelidikan Terhadap 10 Perusahaan
Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency pada Jumat pekan lalu telah mengirim pemberitahuan kepada 10 perusahaan berbasis di Singapura. Lembaga itu meminta dokumen dan informasi dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Langkah tersebut menjadi kali pertama NEA menggunakan kewenangannya sejak Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act berlaku. Pemerintah Singapura juga membentuk panel khusus yang melibatkan firma hukum, audit, dan investigasi untuk mendalami dugaan keterlibatan perusahaan.
Permintaan informasi itu tidak berarti 10 perusahaan tersebut telah dinyatakan bersalah atau terbukti menyebabkan kebakaran. Penyelidikan ditujukan untuk menilai kemungkinan perusahaan bertanggung jawab atau berkontribusi terhadap kabut asap yang mencapai Singapura.
Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Singapura turut sepakat memperkuat komunikasi melalui hotline pada tingkat menteri serta pejabat senior. Arrmanatha menilai hubungan kedua negara cukup matang untuk membahas perbedaan secara terbuka dan menyelesaikannya secara konstruktif.
