Sepuluh klub peserta Pro Futsal League menyatakan dukungan untuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLB Federasi Futsal Indonesia (FFI). Desakan tersebut muncul di tengah penilaian klub bahwa pengelolaan futsal nasional memerlukan pembenahan menyeluruh.
Gerakan ini menempatkan tata kelola organisasi, komunikasi, serta pengelolaan kompetisi sebagai isu utama. Klub-klub tersebut juga menyoroti persoalan subsidi, hak siar, dan regulasi yang dinilai membebani kontestan liga.
Sejumlah klub yang terlibat dalam gerakan tersebut antara lain Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, dan Halus FC. Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi turut memberikan dukungan tertulis meski tidak hadir secara fisik.
Surat resmi pengajuan KLB diperlihatkan dalam pertemuan di Hotel Best Western, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Dukungan itu disebut menjadi bentuk kepedulian klub terhadap arah masa depan futsal Indonesia.
Persoalan Kompetisi dan Transparansi
Klub kontestan menilai sistem penjadwalan kompetisi belum berjalan ideal karena kerap berubah. Kondisi tersebut menjadi salah satu keluhan yang disampaikan dalam dorongan agar FFI menggelar KLB.
Selain jadwal, klub juga menyoroti minimnya keterbukaan komunikasi dan pengelolaan finansial dari federasi. Persoalan subsidi untuk klub menjadi bagian dari isu yang dipandang perlu mendapat perhatian.
Aspek komersialisasi kompetisi turut masuk dalam daftar keberatan klub. Pengelolaan hak siar serta sejumlah aturan kompetisi dinilai perlu dievaluasi karena dianggap memberatkan peserta liga.
Budi Setiawan, yang belum lama dicopot dari posisi Sekjen FFI, menyatakan dukungan terhadap KLB datang dari seluruh 10 klub. “Saya pastikan seluruh 10 klub mendukung KLB. Tiga klub lain berhalangan hadir karena berada di luar kota,” kata Budi Setiawan.
Verifikasi Dukungan oleh PSSI
Budi Setiawan menyebut surat dukungan dari dua pertiga pemilik suara akan diserahkan kepada PSSI. Selanjutnya, PSSI akan melakukan verifikasi untuk memastikan validitas dukungan yang masuk.
“PSSI kemudian melakukan verifikasi data untuk memastikan apakah dukungan itu valid. Proses verifikasi sepenuhnya kami percayakan kepada PSSI,” tuturnya.
Menurut Budi, PSSI akan menentukan apakah dukungan yang terkumpul telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan KLB. Proses tersebut menjadi tahap penentu bagi langkah lanjutan yang diinginkan klub peserta Pro Futsal League.
Hubungan PSSI dan FFI
Budi menjelaskan bahwa gerakan Klub PFL Pro KLB memiliki dua tujuan utama. Salah satunya adalah menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan organisasi futsal Indonesia saat ini.
Ia menegaskan isu tersebut tidak semata berkaitan dengan perbedaan antara Ketua Umum FFI Michael Sianipar dan dirinya. Menurutnya, persoalan itu juga menyangkut hubungan PSSI sebagai induk organisasi dengan FFI sebagai asosiasi anggotanya.
“Asosiasi ini sudah menerima begitu banyak kebaikan, manfaat, dan dukungan anggaran, tetapi tidak mengurus hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Tim nasionalnya bagus, tetapi mengurus anggotanya justru tidak bisa,” kata Budi.
