Pemerintah mengajukan kebutuhan sekitar Rp1,39 triliun untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Anggaran sementara tersebut mencakup pemulihan 165 puskesmas dan 12 rumah sakit daerah.
Pengajuan disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (7/9/2026). Rapat itu membahas perkembangan penanganan bencana alam di NTT.
Presiden Prabowo meminta Kementerian Kesehatan mengajukan kebutuhan biaya perbaikan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Arahan tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan layanan medis bagi masyarakat setempat.
“Menteri Kesehatan nanti diajukan saja kebutuhan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah yang terdampak di NTT,” kata Prabowo. Pengajuan anggaran menjadi bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan.
Anggaran Masih Bersifat Sementara
Budi menyatakan nilai Rp1,39 triliun masih merupakan hasil penghitungan sementara. Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan pendataan kerusakan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Hasil perhitungan tersebut juga telah disampaikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kebutuhan yang diajukan mencakup perbaikan bangunan puskesmas dan rumah sakit daerah.
“Kebutuhan totalnya ada sekitar Rp1,39 triliun, hitungan sementara,” kata Budi. Ia menyampaikan pengajuan tersebut bersama Gubernur NTT untuk mendukung pemulihan sarana kesehatan.
Kerusakan paling besar tercatat pada sejumlah puskesmas di wilayah terdampak. Sebanyak 34 dari total 165 puskesmas yang terkena bencana dilaporkan hancur.
Sebanyak 12 rumah sakit turut mengalami kerusakan akibat bencana. Dua rumah sakit di antaranya dilaporkan hancur dan membutuhkan pembangunan kembali.
Pelayanan Tetap Berjalan
Seluruh 165 puskesmas dan 12 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi. Meski demikian, sebagian pelayanan masih dilakukan dari tenda karena bangunan belum berfungsi normal.
Kondisi itu membuat perbaikan fisik fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. Budi menilai pelayanan medis tidak dapat dijalankan terus-menerus dengan memanfaatkan tenda.
“Tidak mungkin layanan kesehatan itu dilakukan terus di tenda, baik yang puskesmas dan rumah sakit,” ujarnya. Pembangunan kembali diperlukan agar masyarakat memperoleh layanan dalam fasilitas yang lebih layak.
Untuk menopang operasional sementara, Kementerian Kesehatan memperoleh bantuan tenda dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan TNI. Pemerintah juga menyediakan puluhan genset dan Starlink untuk mendukung kebutuhan fasilitas kesehatan.
Genset dan konektivitas digunakan saat sebagian bangunan belum dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Listrik serta akses komunikasi menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan pelayanan di daerah terdampak.
Kementerian Kesehatan juga menangani lebih dari 900 pasien yang terkena dampak bencana di NTT. Cedera yang ditangani meliputi patah tulang serta cedera pada badan, tangan, kaki, dan kepala.
Proses pencarian dan pelayanan medis melibatkan relawan. Budi menyatakan seluruh pasien yang berjumlah sekitar 900 orang telah tertangani.
Pemulihan puskesmas dan rumah sakit diharapkan memperkuat keberlanjutan pelayanan kesehatan setelah bencana. Kebutuhan anggaran yang diajukan ditujukan untuk menggantikan fasilitas yang rusak dengan sarana pelayanan yang dapat digunakan secara layak.
