Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kendaraan untuk distribusi makanan tidak lagi masuk ke dalam komponen biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengecualian itu berlaku pada pagu operasional maksimal Rp3.000 per hari untuk setiap penerima manfaat.
BGN menegaskan kebijakan tersebut bukan aturan baru dalam pelaksanaan MBG. Langkah ini disebut sebagai pengembalian ketentuan yang berlaku saat program pertama kali diluncurkan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan penghapusan biaya kendaraan dari pagu operasional dilakukan untuk menempatkan komponen pembiayaan sesuai fungsinya. Kendaraan dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus tersedia ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai beroperasi.
"Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp 3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG," ujar Tysa dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/11/2026).
Dalam skema yang ditegaskan BGN, kendaraan distribusi ditempatkan sebagai perlengkapan atau perangkat SPPG. Posisi tersebut disamakan dengan gedung SPPG, peralatan memasak, dan peralatan makan yang diperlukan untuk mendukung layanan makanan bergizi.
Pemisahan komponen ini membuat biaya operasional per penerima manfaat tidak dibebani kebutuhan kendaraan. Di sisi lain, SPPG tetap diwajibkan memenuhi kebutuhan kendaraan sebagai bagian dari kesiapan fasilitas pelayanan.
Ketentuan awal mengenai biaya operasional SPPG tercantum dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025. Kedua keputusan itu tidak mencantumkan kendaraan sebagai bagian dari biaya operasional.
Tysa menekankan bahwa dasar pengaturan tersebut telah ada sebelum muncul penyesuaian kebijakan berikutnya. "Ini tertera di keputusan Deputi Dialur No 2 tahun 2024 dan No 1 tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional," tambahnya.
Dalam perkembangannya, Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 sempat memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen biaya operasional. Ketentuan itu kemudian dikaji kembali oleh BGN untuk menyesuaikan klasifikasi kebutuhan SPPG.
Hasil kajian tersebut menempatkan kendaraan sebagai perlengkapan yang harus dipenuhi sejak awal, bukan pengeluaran operasional harian. Dengan demikian, biaya kendaraan tidak lagi dihitung dalam batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
BGN memandang pengaturan ini penting untuk memastikan kebutuhan pendukung layanan tersedia sebelum SPPG menjalankan aktivitasnya. Fasilitas distribusi makanan diperlakukan sebagai bagian dari kesiapan operasional unit pelayanan, seperti sarana dan peralatan lain yang dibutuhkan.
"Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi," pungkas Tysa. Penegasan tersebut menandai pengembalian kendaraan ke kategori perlengkapan wajib dalam pelaksanaan MBG.
