Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji menilai DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat terkait polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah itu dapat dipertimbangkan setelah adanya putusan Mahkamah Agung atau MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan dalam pencalonan Gibran.
Sarmuji menyebut putusan MA tersebut menempatkan DPR sebagai lembaga yang dapat menentukan tindak lanjut politik melalui mekanisme yang tersedia. Ia menilai pembahasan mengenai persoalan itu kini menjadi perhatian utama di parlemen.
Sarmuji mengatakan putusan MA dapat dipandang sebagai dasar bagi DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. “Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Ia mengaitkan pandangan itu dengan status surat keterangan pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Menurut Sarmuji, surat tersebut dianggap tidak sah sebagai pengganti ijazah SMA.
“Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA,” katanya. Penilaian tersebut menjadi dasar argumentasi Sarmuji bahwa DPR memiliki ruang untuk membahas langkah berikutnya.
Ia menyatakan DPR dapat saja menilai pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden tidak sah dengan merujuk pada putusan MA. Namun, pernyataan itu disampaikan sebagai pandangan politik Sarmuji mengenai opsi yang tersedia bagi DPR.
“Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” jelasnya. Sarmuji juga mengatakan amar putusan MA dinilainya telah jelas.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MA tersebut setelah masa reses berakhir. Saat itu, pembahasan di DPR masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pernyataan itu menunjukkan pembahasan formal belum berjalan saat DPR masih berada dalam masa reses.
Dasco mengatakan telah ada banyak masukan dari berbagai pihak mengenai polemik yang berkaitan dengan wakil presiden. Masukan tersebut datang dari organisasi masyarakat maupun anggota DPR dari lintas fraksi.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” sebutnya. Masa reses DPR disebut akan berakhir pada keesokan harinya.
Dasco menyampaikan proses di DPR dapat berjalan setelah pembukaan masa sidang. DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Salinan resmi tersebut menjadi dokumen yang dinantikan sebelum mekanisme pembahasan dilakukan secara formal di parlemen. Dengan demikian, pembicaraan lintas fraksi dan aspirasi yang telah masuk dapat ditempatkan dalam prosedur DPR yang berlaku.
