Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO meminta penetapan Upah Minimum Provinsi 2027 turut mempertimbangkan produktivitas serta tingkat pengangguran di setiap daerah. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menilai besaran upah minimum perlu dikaitkan dengan kemampuan daerah menciptakan lapangan kerja.
Menurut Bob, kenaikan atau tingginya upah minimum tidak selalu berjalan searah dengan bertambahnya penyerapan tenaga kerja. Ia menyoroti adanya daerah dengan UMP tinggi, tetapi masih mencatat angka pengangguran yang besar.
“Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan,” ujar Bob di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan, kondisi pengangguran yang besar tidak selaras apabila suatu daerah juga menetapkan upah minimum paling tinggi.
Bob memandang biaya tenaga kerja yang tinggi dapat memengaruhi pilihan perusahaan dalam menentukan lokasi usaha. Perusahaan berpotensi memilih daerah lain apabila beban biaya tenaga kerja dinilai tidak sebanding dengan kondisi produktivitas dan ketersediaan tenaga kerja setempat.
Ia mengingatkan kebijakan pengupahan perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan penciptaan kesempatan kerja. “Jangan sampai upahnya besar tapi employmentnya tidak tercipta gitu loh. Jadi apa yang dilindungi gitu loh,” terangnya.
Pemerintah disebut menggunakan aturan baru dalam menentukan UMP 2027. Dalam konteks tersebut, APINDO berharap indikator produktivitas dan pengangguran memperoleh porsi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan daerah.
Bob belum menjelaskan lebih jauh mengenai keterlibatan pengusaha maupun perkembangan pembahasan UMP tahun depan. Ia menyebut Dewan Pengupahan Nasional yang sebelumnya dibubarkan juga belum dibentuk kembali.
Menurutnya, dewan tersebut akan dibentuk kembali untuk membahas besaran upah minimum pada tahun berikutnya. Bob kemudian menyarankan pertanyaan mengenai kelanjutan pembahasan UMP disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan.
Menanggapi usulan upah minimum nasional yang muncul di media sosial, Bob tidak memberikan persetujuan secara langsung. Usulan itu muncul karena terdapat perbedaan upah antara Jakarta dan Yogyakarta, sementara biaya hidup keduanya dinilai tidak jauh berbeda.
APINDO mengusulkan pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sebagai salah satu pendekatan penetapan upah. Bob mencontohkan kategori A untuk kota-kota besar, kategori B untuk kota yang lebih kecil, dan kategori C untuk wilayah pendukung.
Dalam skema tersebut, kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan dapat berada dalam satu kelompok karena karakter biaya hidupnya dinilai mirip. Kota yang lebih kecil dapat ditempatkan pada kelompok berbeda agar penetapan upah tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Bob mengatakan pola pengelompokan itu telah menjadi usulan dari kalangan pengusaha. Pendekatan tersebut ditujukan agar kebijakan upah tidak hanya berfokus pada nominal, tetapi juga selaras dengan karakter ekonomi dan pasar kerja daerah.
